{"id":46801,"date":"2022-03-30T03:24:37","date_gmt":"2022-03-30T03:24:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nttonlinenow.com\/new-2016\/?p=46801"},"modified":"2022-03-30T03:24:37","modified_gmt":"2022-03-30T03:24:37","slug":"diduga-ada-barter-kasus-di-kejati-ntt-dalam-peristiwa-ott-jaksa-pengusaha-koalisi-mppph-temui-kajati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nttonlinenow.com\/new-2016\/2022\/03\/30\/diduga-ada-barter-kasus-di-kejati-ntt-dalam-peristiwa-ott-jaksa-pengusaha-koalisi-mppph-temui-kajati\/","title":{"rendered":"Diduga Ada Barter Kasus di Kejati NTT Dalam Peristiwa OTT Jaksa – Pengusaha, Koalisi MPPPH Temui Kajati."},"content":{"rendered":"

Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com – Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan dan Penegakan Hukum Nusa Tenggara Timur (MPPPH – NTT), setelah pada Jumat (25\/03\/2022) melakukan audiens dengan Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila S.H, M.H dan para Kasi, menyusul pada Selasa (29\/03\/2022) menemui Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Hutama Wisnu, S.H, M.H.<\/p>\n

Audiens Koalisi MPPP bersama Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila, S.H, M.H dan Kajati NTT, Hutama Wisnu berkaitan dengan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengusaha dan pejabat daerah setempat.<\/p>\n

” Ada dugaan korupsi Alkes tahun 2015 senilai Rp.12 miliar, projek jalan dalam kota Kefa tahun 2016 senilai Rp.10 miliar dan proyek jalan pada 3 kabupaten TTU senilai Rp.15 miliar”, kata Victor Manbait, S.H.<\/p>\n

Kedatangan Koalisi MPPPH ke Kejaksaan Tinggi NTT, katanya untuk menyampaikan pesan penegakan hukum bagi Kajati NTT yang baru.<\/p>\n

Kedatangan Koalisi MPPP diterima Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim lantaran Kajati NTT tidak berada ditempat.<\/p>\n

Kepada Kajati NTT, Hutama Wisnu, Paulus Modok berharap kehadirannya di NTT bisa memberi energi dan semangat baru dalam penegakan hukum kasus – kasus korupsi.<\/p>\n

“Untuk itu, kita minta Kajati bapak Hutama Wisnu agar menindak tegas mereka yang melecehkan hukum dan wibawa penegakan hukum yakni Direktur PT. Sari Karya Mandiri, Hironimus Taolin alias Hemus yang sudah tiga kali mangkir atas pemanggilan Kejaksaan Tinggi NTT.<\/p>\n

“Direktur PT. Sari Karya Mandiri, Hemus Taolin harus ditangkap dan diperiksa atas dugaan korupsi 3 paket jalan pada 3 kabupaten yakni TTU, TTS dan Belu senilai Rp.15 miliar dan proyek jalan dalam kota Kefa tahun 2016 senilai Rp.10 miliar”, pinta Paulus.<\/p>\n

Menurut Ketua Garda TTU ini, kasus – kasus proyek Hemus Taolin telah dilaporkan dan sudah diselidiki oleh jaksa dan ada kerugian negaranya tapi anehnya mandek di tangan jaksa.<\/p>\n

“Bisa ya, sampai hari ini tidak di proses lanjut. Kami minta Kejaksaan tidak boleh tertekan oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Atas Direktur PT. SKM, Hemus Taolin, hukum harus berlaku adil. Pak Hutama Wisnu, selaku Kajati NTT tidak boleh membiarkan Hemus berkeliaran bebas. Siapa Hemus Taolin itu, dia bertindak seolah bisa beli para penegak hukum dan aturan. APH yang sementara mengusut kasus proyek Hemus pun selalu dipindahkan”, tandas Paulus.<\/p>\n

Pada kesempatan yang sama, Welem Oki dari Fraksi TTU menambahkan, Institusi Kejaksaan sebagai benteng kebenaran dan keadilan hukum harus dijaga kehormatannya. Tidak boleh dibiarkan dilecehkan oleh siapapun, apalagi hanya oleh seorang pengusaha Hemus Taolin yang dengan enteng telah mengabaikan panggilan Kejaksaan Tinggi NTT sebanyak tiga kali.<\/p>\n

Hemus yang telah menggemparkan satu negeri dengan kasus memalukan, yakni suap menyuap Jaksa Kundrat Mantolas dan tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan Kejaksaan Agung RI lanjut Welem, dengan rentetan kasus dugaan korupsinya yang sudah tiga kali mangkir dari panggilan jaksa, tidak boleh terjadi lagi. Apalagi saat ini, tiga kasus jalan pada 3 Kabupaten itu telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Penegakan hukumnya harus jalan, Kejaksaan tidak boleh memberi kesan ke masyarakat seakan Institusi Kejaksaan takluk dengan kekuatan lain sehingga peristiwa hukum korupsi yang terjadi dibiarkan saja”, protes Welem Oki.<\/p>\n

Ia juga mempertanyakan kepada Kajati NTT, mengapa Kejaksaan bertindak tidak adil dengan tidak memroses hukum pidana atas jaksa Kundrat Mantolas yang telah tertangkap tangan oleh satgas 53 Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu.<\/p>\n

“Dalam kasus suap jaksa Kunrat Mantolas dan pengusaha Hironimus Taolin, Kejaksaan Agung RI telah menyatakan yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dan mendapatkan tindakan disiplin administrasi itu kita hargai. Tetapi apakah dengan demikian tindak pidana korupsi suap menyuap yang terjadi dibiarkan begitu saja. Apakah karena yang bersangkutan adalah seorang jaksa sehingga hukum tidak boleh di tegakkan dalam internal Kejaksaan?
\nKejaksaan dan kita harus melindungi Institusi ini, jangan sampai kita membiarkan satu orang mencederai dan merusak Institusi ini”, kata Welem.<\/p>\n

Menurutnya, jaksa Kundrat Mantolas adalah juga jaksa yang saat menjabat sebagai kepala seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri TTU telah menghentikan dan meng SP3 kan sejumlah kasus korupsi yakni kasus korupsi DAK Pendidikan sebesar Rp.45 miliar, Korupsi Dana Pilkada TTU Rp.10 miliar dan Korupsi Jalan Perbatasan Rp.9 miliar.<\/p>\n

“Sehingga menurut saya, satu orang Hemus Taolin tidak bisa lebih besar dari Institusi Kejaksaan ini. Hukum harus ditegakkan karena tidak ada seorangpun di negeri ini yang kebal hukum. Apalagi kejahatan korupsi itu dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum seperti jaksa Kundrat Mantolas dalam jabatan dan kemudian sebagai Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi NTT dengan melakukan praktek suap menyuap dan pemerasan”, pungkas Welem.<\/p>\n

Sementara, Victor Manbait dari Lakmas NTT, mengatakan ada kesan kuat yang berkembang di masyarkat saat ini bahwa telah terjadi barter kasus antara pihak – pihak, dalam peristiwa OTT Jaksa dan pengusaha asal TTU, Hemus Taolin.<\/p>\n

Karena sesaat setelah terjadi peristiwa OTT atas jaksa Kundrat Mantolas dan pengusaha Hemus Taolin oleh Satgas 53 Kejaksaan Agung, lanjut Victor, Hemus Taolin malah dilepaskan dan jaksa Kunrat Mantolas hanya dikenakan tindakan disiplin. Dan setelah itu, Hemus Taolin dipanggil dan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi lain dan dalam waktu yang tidak lama kasus itu naik statusnya ke tahap penyidikan. Lalu Kajati NTT dipindahkan dan kasus itu redup di telan waktu.<\/p>\n

“Untuk itu kita mendesak Kejaksaan Tinggi NTT agar dalam waktu satu bulan ini dapat menuntaskan dugaan korupsi 3 paket jalan pada 3 kabupaten tersebut dan segera juga memroses hukum Hemus Taolin dan jaksa Kundrat Mantolas yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan Satgas 53 Kejaksaan Agung dalam kasus penyuapan dan pemerasan. Jika tidak, maka anggapan publik akan adanya barter kasus ini mendapatkan pembenarannya”, kata Victor.<\/p>\n

Atas desakan dan tuntutan Koalisi MPPPH, Kepala Seksi Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim meyakinkan tidak ada kekuatan lain yang menekan pihak Kejaksaan.<\/p>\n

“Tidak ada istilah barter, kita tetap lidik semua kasus dugaan korupsi. Kita tetap dalam penyidikan untuk memastikan ada perbuatan pidana dan kerugian negaranya”, kata Abdul Hakim.<\/p>\n

Mengenai siapa pelakunya yang paling bertanggungjawab, katanya akan didalami dalam proses penyidikan.<\/p>\n

“Dalam proses penyelidikan kita tetap panggil. Mau datang tidak datang, itu urusannya. Dan kalau sudah naik status ke tahap penyidikan sudah pro justicia sehingga ada upaya paksanya. Saat ini sedang disiapkan untuk pemanggilan yang bersangkutan”, jelas Abdul Hakim.<\/p>\n

Ia juga mengaku, salah satu kendala mandeknya proses hukum berjalan dimaksud lantaran Kejaksaan kekurangan tenaga penyidik.<\/p>\n

“Kejaksaan saat ini memang kekurangan penyidik, karena ada yang sedang mengikuti pendidikan. Tetapi itu bukan berarti proses hukumnya terhenti. Bapak Kajati juga baru bertugas disini 3 minggu dan saat ini dengan rombongan sedang melakukan perjalanan dinas ke Labuan Bajo, itu juga tanggung jawab negara. Mohon maaf Pak Kajati tidak bisa menerima Koalisi”, kata Kasi Penkum Kejati NTT.<\/p>\n

Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan dan Penegakan Hukum Nusa Tenggara Timur, usai menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Selasa kemarin, langsung mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT.<\/p>\n

\"\"
Foto : Koalisi MPPPH NTT, mendatangi BPK RI Perwakilan NTT, ditemui M. Iqbal, Selasa (29\/03\/2022).<\/figcaption><\/figure>\n

BPK NTT, diminta Koalisi MPPPH melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten TTU atas sejumlah Instansi yang dinilai terdapat Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah.<\/p>\n

“Diantaranya, Pengelolaan Keuangan Daerah dalam proyek Rumah Bantuan Sosial tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dengan dana Rp45 miliar. Dimana hingga tahun 2022 ini masih terdapat banyak rumah yang belum dibangun, serta sejumlah pembangunan fasilitas gedung pemerintah yang mangkrak seperti bangunan Rumah Sakit Internasional tahun 2008, bangunan kantor BPMPD yang dibangun tahun 2016, kantor Dinas Pariwisata Kabupaten TTU, proyek Puskesmas Mamsena dan proyek Jembatan Naen”, beber Victor.<\/p>\n

Koalisi MPPPH juga meminta BPK RI Perwakilan NTT untuk melakukan pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten TTU yang tidak lagi beroperasi sejak tahun 2019 lantaran bangkrut.<\/p>\n

Koalisi MPPPH juga meminta penjelasan BPK NTT terkait hasil temuannya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2018 sampai 2019, dengan temuan penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah senilai Rp.25 miliar rupiah.<\/p>\n

Menanggapi penyampaian Koalisi MPPPH NTT, M Iqbal, dari Humas BPK RI Perwakilan NTT, mengatakan masih membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan auditor.<\/p>\n

“Apa yang disampaikan Koalisi sangat spesifik, maka kita minta waktu untuk melakukan koordinasi dengan bagian auditor lalu kembali bertemu dengan koalisi, mengonfirmasikan agar koalisi membuat Laporan dan Permintaan secara tertulis kepada BPK NTT Perwakilan RI, sehingga bisa di sikapi oleh BPK NTT”, kata M Iqbal.<\/p>\n

Pihak BPK RI Perwakilan NTT menyatakan kepedulian Koalisi dengan mendatangi BPK ini merupakan hal positip bahwa masyarkat juga konsent dengan kerja – kerja BPK selama ini.<\/p>\n

“Kita akan memperhatikan dengan sungguh – sungguh apa yang disampaikan ini kepada pimpinan BPK untuk urusan selanjutnya”, janji M Iqbal kepada Koalisi MPPPH.<\/p>\n

Kedatangan Koalisi MPPPH NTT, ke Kejati dan BPK RI Perwakilan NTT diwakili Victor Manbait dari Lakmas NTT, Welem Oki dari Fraksi TTU, Paulus Modok dari Garda TTU dan Mus Olin Perwakilan Pemuda Kota Kefamenanu.<\/p>\n

Foto : Koalisi MPPPH NTT, mendatangi Kejaksaan Tinggi NTT, ditemui Kasipenkum dan Humas, Abdul Hakim, Selasa (29\/03\/2022).<\/p>\n

<\/div>\n