Laporan Yansen Bau
\nAtambua, NTTOnlinenow.com – Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Atapupu menyampaikan pernyataan sikap menolak wacana pencabutan surat keputusan bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan koperasi TKBM di Pelabuhan.<\/p>\n
Pernyataan sikap tegas tersebut disampaikan oleh perwakilan Anggota Koperasi TKBM disela-sela Rrapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Pelabuhan Atapupu Tahun Baru 2021 bertempat di pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL, Kamis (19\/2\/2022).<\/p>\n
Adapun tuntutan-tuntutan dalam pernyataan sikap yakni :
\nPertama menolak wacana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan.<\/p>\n
Kedua menolak Pengalihan TKBM kepada Badan Usaha atau Perseroan
\nTerbatas (PT).<\/p>\n
Ketiga menolak Tuduhan bahwa Koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di Pelabuhan.<\/p>\n
Keempat mempertahankan Koperasi TKBM sebagai wadah pengelola TKBM di Pelabuhan sebagimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 29 dan Pasal 30.<\/p>\n
Kelima mendukung Pemerintah dalam menekan biaya Logistik Nasional di Kawasan Pelabuhan melalui Program Nasional Logistik Ekosistem.<\/p>\n
Keenam Koperasi TKBM Pelabuhan Atapupu siap Mereformasi sistem dan tata kelola menuju Koperasi yang moderen, transparan, serta profesional dalam melayani aktifitas bongkar muat barang di pelabuhan.<\/p>\n
Usai menyampaikan pernyataan sikap dilanjutkan dengan penyerahan berkas pernyatan sikap kepada Kementerian Koperasi melalui Kepala Dinas Koperasi UKM Belu, Plt Kepala Dinas Nakertrans Belu dan Kepala UPP Kelas II Atapupu oleh Ketua Koperasi TKBM Atapupu Blasius Nahak.<\/p>\n
“Koperasi tersebut merupakan jantung bagi tenaga kerja. Kalau dicabut atau dialihkan ke PT ataupun perusahaan bongkar muat akan merugikan anggota koperasi,” ujar Nahak kepada awak media.<\/p>\n
Sebab, perusahan Alih Daya (Outsourcing) biasanya hanya menghitung untung rugi dan mengabaikan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dari anggota untuk anggota itu tidak dipakai. Selain itu, pastinya tenaga kerja yang dipakai dalam perusahaan outsourcing adalah mereka yang profesional, berpendidikan dan terampil.<\/p>\n
Diutarakan sebelum terbentuknya TKBM, di pelabuhan Atapupu banyak tenaga kerja yang sudah bekerja. Sehingga sebagai pengurus koperasi mereka tidak mau melepaskan pekerja lama begitu saja. Namun, harus menyiapkan dana pensiun.<\/p>\n
Lanjut Nahak, bagi koperasi TKBM Pelabuhan Atapupu yang tidak produktif lagi koperasi harus menyiapkan anggaran sebesar Rp15 juta. Secara keseluruhan koperasi TKBM Atapupu akan melepas 35 orang pekerja secara bertahap pada tahun 2022.<\/p>\n
Kadis Koperasi Ansel Lopes menuturkan pembukuan TKBM Atapupu hingga pembagian dan rincian sangat termasuk hak-hak anggota sangat diperhatikan. “Kita ini dapat berlanjut terus ke tahun mendatang. Prinsip koperasi gotong royong dari anggota oleh anggota untuk anggota,” ujar dia.<\/p>\n
Dikatakan, dinas hanya fokus pada pembukuan dan hak-hak anggota. Kepentingan hak-hak anggota itu jadi utama, dan dinas tetap melalukan pendampingan terhadap TKBM. “Dinas tidak intervensi, hanya sebagai pembina siap fasilitasi selesaikan masalah yang terjadi,” ujar Lopes.<\/p>\n
Sementara itu, Plt Kadis Nakertrans Balthasar Bouk menyampaikan koperasi TKBM ini salah satu andil mengurangi angka pengangguran. Kami bicara tentang hak dan kewajiban dan perlindungan kerja dimana kelengkapan pekerja helm, masker, sepatu bot serta hak mereka.<\/p>\n
Sementara Kepala Kantor Unit Pelabuhan(UPP) kelas II Atapupu Christofel Kinbenu, secara tegas mengatakan Koperasi TKBM Atapupu tidak akan dicabut. Sebab sampai detik ini SKB tersebut belum ditindaklanjuti<\/p>\n
TKBM Atapupu lanjut dia, masih sebagai wadah penyedia tenaga kerja bagi UPP Pelabuhan Atapupu.
\nKami dari Kementerian Perhubungan tetap berusaha agar wacana tersebut tidak akan pernah terjadi. TKBM yang sudah ada akan tetap dipertahankan sebagai tenaga kerja inti dan tidak ada potensi mengganti mereka di Pelabuhan Atapupu.<\/p>\n
“Namun, catatan yang harus diperhatikan ada pembenahan diri. Sehingga tidak ada monopoli, produktifitas bongkar muat jangan molor dan pekerja usia di atas 55 tahun tidak boleh ada,” ungkap Christofel.<\/p>\n