Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang diminta merevisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2016 tentang retribusi penarikan pajak kos-kosan. Perda itu, sudah saatnya direvisi untuk menopang Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Kupang.<\/p>\n
Perda nomor 2 Tahun 2016 itu, hanya mengatur pungutan pajak bagi bagi-kosan yang jumlah kamarnya di atas 10, sedangkan jumplah kamar dibawah dari 10 tidak dikenakan pajak.<\/p>\n
Ketua Fraksi Golkar DPRD kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, menilai, Perda sebelumnya itu tidak lagi relevan dengan kondisi perkembangan Kota Kupang saat ini.<\/p>\n
Di sisi lain, perda itu, dinilai tidak secara signifikan mendongkrak PAD kota Kupang. Untuk itu, segera direvisi.<\/p>\n
“Saya minta kepada pemerintah untuk segera merivisi perda itu, dan mengajukan rancangan perubahan perda itu untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi Perda,” katanya.<\/p>\n
Dogon menghendaki pungutan pajak kos-kosan itu diubah, tidak lagi diatas 10 kamar melainkam turun menjadi lima kamar.<\/p>\n
Menurut Dogon, pemerintah juga semestinya menagih pajak kos-kosan berdasarka omset. Dogon menyarankan, di perubahan nantinya, kedua item (omset dan jumlah kos) itu bisa terakomodir.<\/p>\n
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Kupang, Pauto Neno dikonfirmasi terpisah, mengaku mempertimbangkan perubahan Perda itu dan akan diamusukan dalam anggaran Perubahan APBD Tahun 2022 mendatang.<\/p>\n
Saat ini, sebut dia, Pemkot masih fokus terhadap 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang baru diajukan ke Dewan Kota.<\/p>\n
Terlebih, sebut dia, di anggaran murni Tahun 2022 kemarin, anggaran diajukan yang kemudian disepakati itu hanya untuk membahas 14 Ranperda itu.<\/p>\n
“Sehingga revisi perda tentang pajak kos itu akan dimasukan anggaran pembahasannya terlebih dahulu di perubahan anggaran tahun 2022 ini. Bila disetujui anggaran pembahasannya, kami pasti ajukan,” sebutnya.<\/p>\n
Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Ari Wijana sebelumnya mengatakan, Pemkot, selama ini sudah menarik pajak dari kos-kosan, namun pajak itu hanya dikenakan bagi jumlah-kosan diatas 10 kamar, dibawah dari itu tidak dikenakan pajak.<\/p>\n