Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Kota Kupang akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan data pasti soal obyek pajak air tanah dalam hal ini sumur-sumur bor.<\/p>\n
Kepala Bapenda Kota Kupang, Ari Wijana menyampaikan, perda yang mengatur soal pengelolaan air tanah telah lama ada dan kini diperkuat dengan Perwali untuk dikelola oleh Bapenda Kota Kupang.<\/p>\n
“Sebelumnya Dinas Pertambangan dan Energi dalam Perda tersebut ditunjuk sebagai pelaksana. Namun setelah dinas tersebut dilikuidasi sekitar 2017 lalu diambil-alih oleh Pemerintah Provinsi NTT sehingga Perda Kota Kupang tentang pajak daerah belum optimal berjalan,” kata Ary.<\/p>\n
Terkait ini Ari menyebut pihaknya akan mengkonsultasikan dengan BPK RI lalu kepada Dinas Perizinan Kota Kupang atau yang disebut Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT.<\/p>\n
Hal tersebut juga terkait kekuatan regulasi yang tepat dan jumlah pasti sumur bor yang dapat terkategori obyek pajak air tanah ini.
\n“Karena izin pengelolaan air tanah ini dikeluarkan oleh DPMPTSP NTT,” katanya.<\/p>\n
Ia berharap dalam perjalanan ke depan bila tidak ada kendala, maka dapat menjadi sumber pajak bagi Pemerintah Kota Kupang.<\/p>\n
“Nah, apakah nomenklaturnya nanti kita tulis di perubahan anggaran ini? Kalau memang di perjalanan sudah ada pemasukan maka akan kita masukan di pendapatan,” lanjut Ari.<\/p>\n
Ia mengaku saat ini belum mencantumkan jenis pajak tersebut dalam nomenklatur APBD murni karena hasil koordinasi yang belum lengkap.<\/p>\n
“Terutama berkaitan dengan watermeter-nya,” kata dia.<\/p>\n
Untuk watermeter itu, ia mencontohkan Pemerintah Denpasar yang menyediakan watermeter bagi semua wajib pajak sehingga menjadi persyaratan bagi wajib pajak yang mengajukan izin sumur bor untuk tujuan berbisnis.<\/p>\n
Sebelumnya, Ari juga menyampaikan akan mengajukan pembelian water meter di tahun 2022 untuk dipasang pada sumur bor yang menjual air. Sementara untuk sumur bor yang dipakai sebagai kebutuhan pribadi atau hanya untuk memenuhi rumah tangga tidak akan dipungut pajak.<\/p>\n
“Ada Perwali. Pajak air tanah sudah ditandatangani Wali Kota,” ungkapnya.
\nSosialisasi akan dilakukan terkait penarikan pajak dengan menggunakan watermeter karena yang selama ini dilakukan hanya perhitungan jumlah mobil yang parkir di tempat sumur bor.<\/p>\n
“Nanti kita pasang alat ukur jadi air yang keluar akan tercatat,” kata dia.<\/p>\n
Sementara ini dilakukan pendataan berapa banyak sumur bor yang beroperasi di Kota Kupang yang dipakai untuk bisnis seperti berapa yang menjual air ke publik, mana sumur bor yang dipakai oleh hotel, rumah sakit, atau kantor-kantor di Kota Kupang.<\/p>\n
Pengelolaan pajak air tanah ini dipastikan dikelola oleh Bapenda Kota Kupang, kata dia, bercermin dari Denpasar yang juga dikelola oleh Bapenda setempat setelah pemerintah di sana berkonsultasi dengan KPK. (YM)<\/p>\n