Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com – Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, telah menetapkan 2 (dua) orang sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s\/d 2020.<\/p>\n
“Kedua TSK yakni Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP”, kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H, M.H, Ketua Pusat Penerangan Hukum dalam Siaran Pers bernomor PR -1041\/045\/K.3\/Kph.3\/12\/2021 yang diterima NTTOnlinenow.com Jumat (10\/12\/2021.)<\/p>\n
Kedua tersangka, kata Leonard masing – masing Brigadir Jenderal TNI YAK, adalah Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019.
\nDan NPP, merupakan Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH).<\/p>\n
Brigjen TNI YAK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02\/PM\/PMpd.1\/12\/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan NPP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02\/PM\/PMpd.1\/12\/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 06\/PM\/PMpd.1\/12\/2021 tanggal 09 Desember 2021.
\nTerhadap kedua Tersangka telah dilakukan penahanan untuk mempercepat proses penyidikan.<\/p>\n
“Tersangka Brigadir telah ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD. Ia ditahan sejak 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini.<\/p>\n
Sementara Tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan No. Print-01\/PM.2\/PMpd\/12\/2021 tanggal 10 Desember selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 10 Desember 2021 s\/d 29 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung”, jelas Leonard.<\/p>\n
Kasus posisi singkat dijelaskan Leonard.<\/p>\n
“Terkait adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep\/181\/III\/2018 tanggal 12 Maret 2018, yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis yaitu NPP, inisial A selaku Direktur PT. Indah Bumi Utama dan Kol. CZI (Purn) CW dan Sdr. KGS M M S dari PT. Artha Mulia Adiniaga”, terang Leonard.<\/p>\n
Lanjutnya, domain dana TWP yang disalahgunakan oleh Tersangka termasuk domain keuangan negara sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara dimana sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto debet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalah gunakan tersebut kepada para prajurit.<\/p>\n
Iapun membeberkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP.<\/p>\n
“Atas perbuatan Tersangka Brigjen TNI YAK dan Tersangka NPP, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 127.736.000.000 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP”, beber Leonard.<\/p>\n
Adapun peran masing-masing Tersangka, diungkapkan Leonard yakni<\/p>\n
Pertama, Tersangka Brigjen TNI YAK.<\/p>\n
Tersangka telah mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 127.736.000.000 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi.<\/p>\n
Tersangka juga mentransfer uang tersebut ke rekening Tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI.<\/p>\n
Uang tersebut pun digunakan Tersangka untuk kepentingan pribadi.<\/p>\n
Kedua, Tersangka NPP.<\/p>\n
Tersangka menerima uang transfer dari Tersangka Brigjen TNI YAK dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi serta korporasi miliknya yaitu PT. Griya Sari Harta (PT. GSH).<\/p>\n
“Perbuatan Tersangka disangka melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<\/p>\n
Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka NPP telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19.<\/p>\n