Kupang, NTTOnlinenow.com – Dinas Sosial Kota Kupang telah mengusulkan kembali sebanyak 8.737 peserta penerima bantuan iuran badan penyelenggara jaminan kesehatan (PBI BPJS) yang status kepesertaannya dinonaktifkan beberapa waktu lalu.<\/p>\n
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Lodowik Djung Lape kemarin, di Kantor DPRD Kupang.<\/p>\n
Menurut Lodowik, Kementrian Sosial beberapa waktu telah menonaktifkan status kepesertaan dari 8.737 peserta PBI BPJS yang iurannya dibayar menggunakan APBN.<\/p>\n
Penonaktifan ini, kata Lodowik, dikarenakan persoalan data, namun Dinas Sosial telah melakukan verifikasi dan validasi data peserta yang dinonaktifkan.<\/p>\n
Hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan, telah diusulkan kembali ke Kemensos untuk diaktifkan kembali dan masih menunggu hasil.<\/p>\n
“Karena persoalan data ada non aktif 8.737. Kami sudah usulkan dan masih menunggu hasil,” ujar Lodowik.<\/p>\n
Selain itu menurutnya, saat ini peserta penerima bantuan iuran BPJS yang iurannya dibiayai oleh APBN sebanyak 98 ribu peserta.<\/p>\n
“Kondisi SK Kemensos terakhir, KIS gratis dari APBN itu 98 ribu, dari APBD 7 ribu, dan APBD Provinsi 12 ribu,” jelas Lodowik<\/p>\n
Lodowik menambahkan, langkah yang ditempuh Dinsos untuk membantu peserta yang kepersertaannya di nonaktifkan, yakni Dinsos akan mengajukan surat ke BPJS agar kepesertaannya diaktifkan untuk sementara waktu.<\/p>\n
“Jika ada pemegang kartu yang sakit, maka kami akan ajukan surat ke BPJS untuk diaktifkan sementara sambil perbaiki data dan BPJS kasih kita ruang sampai Desember ini,” tutup Lodowik.<\/p>\n
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Maudy J Dengah, mengatakan, pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah.<\/p>\n
Pasalnya, pemerintah harus menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Jika memang Kemensos meminta untuk memverifikasi data, maka Dinas perlu menyiapkan semua data yang dibutuhkan.<\/p>\n
“Terkait dengan proses verifikasi dan validasi data, tentunya peran serta aparat kelurahan, RT dan RW juga sangat penting, agar bisa memberikan data warganya yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.<\/p>\n
Terkait dukungan anggaran, kata Maudy, tentunya DPRD sangat mendukung untuk kepentingan masyarakat Kota Kupang, demi mendapatkan perlindungan kesehatan yang setara.<\/p>\n