Laporan Yansen Bau
\nAtambua, NTTOnlinenow.com – Fraksi Demokrat DPRD Belu tetap menolak usulan rencana Pemerintah Kabupaten Belu mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar di Bank NTT untuk dibahas (paripurna) dalam sidang APBD murni tahun 2022 karena sudah lewat waktunya.<\/p>\n
Demikian tegas Ketua Fraksi Demokrat Fransiskus Xaverius Saka, kepada media saat ditemui di gedung DPRD Belu, Selasa (23\/11\/2021).<\/p>\n
Menurut dia, dari delapan fraksi yang ada tujuhnya kembali menyetujui rencana pemerintah untuk mengajukan pinjaman daerah, dimana sebelumnya mayoritas fraksi telah menolak usulan tersebut.<\/p>\n
Akui Apin sapaan akrabnya, pihak DPRD sudah melakukan konsultasi soal rencana utang daerah ke Provinsi NTT dalam hal ini dengan Badan Keuangan Propinsi. Dalam konsultasi itu pemprop NTT tidak secara jelas dan terang mengatakan boleh atau tidak pinjaman daerah itu dilakukan saat ini.<\/p>\n
“Badan Keuangan Provinsi hanya menjelaskan hal-hal terkait skema pinjaman,\u201d terang dia.<\/p>\n
Terkait polemik bisa atau tidak rencana pinjaman itu dibawa dalam sidang pembahasan Angggaran murni ini dikatakan, pihak Pemprov bisa dilakukan dengan kembali melihat tatib di DPRD. Pemprov sarankan DPRD Belu untuk kembali dan melihat ulang tatib lalu dibahas lagi dalam sidang Banmus yang artinya kami memulai lagi sidang dari awal.<\/p>\n
“Kami fraksi Demokrat ini sangat sulit dilakukan pertama, waktu yang sudah sangat mepet, kedua kalau DPRD tidak hati-hati menyikapi kebijakan ini maka bisa berdampak hukum yang kurang baik bagi kami yang ada di DPRD Belu, siapa yang mau masuk bui? dalam sidang kemarin rencana pinjaman 200M itu, hanya 1 fraksi yang setuju dibahas ulang,\u201d ujar Apin.<\/p>\n
Lanjut dia, Badan Musyawarah telah memutuskan sidang APBD murni tahun 2022. Semua tahapan telah dilalui dan pemerintah sudah menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.<\/p>\n
\u201cDalam sidang jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang diwakili Wakil Bupati dan Sekda Belu pemerintah hanya ucapan terima kasih dan harapan-harapan kepada kami di DPRD, pemerintah tidak menyinggung rencana pinjaman daerah itu secara mendetail,\u201d terang Apin.<\/p>\n
Masih menurut dia, rencana pinjaman daerah yang membebani bunga utang kepada rakyat Belu sebesar 34 Milyar rupiah itu perlu dipikirkan lagi. “Dalam sidang juga saya sampaikan kepada pemerintah, apa belum puas bikin sengsara rakyat Belu? Sudah potong rakyat punya JPS 150.000\/KPM ada 6.577 KPM x150 RB x 3 bulan = Rp2.959. 650\/penerima,” beber dia.<\/p>\n
Tambah Apin, Fraksi Demokrat bukan saja meminta pemerintah untuk mengalokasikan tapi supaya dikembalikan potongan tersebut. Seharusnya kita sadar mereka-mereka (rakyat) ini yang mengantar kita duduk di lembaga ini. Tapi sepertinya sekarang ini kita tak berdaya memperjuangkan kepentingan mereka,\u201d ketus dia.<\/p>\n
Apin juga menyoroti mengenai besarnya bunga pinjaman daerah yang besarannya mencapai 34 M itu terlalu banyak dan sangat disayangkan jika uang sebesar itu habis hanya untuk bayar utang.<\/p>\n
“Kita bisa pakai uang sebanyak untuk bangun hot mix belasan kilometer. Bisa juga kalau dipakai untuk bangun rumah layak huni seharga Rp80 juta, maka ada 425 unit rumah yang di bangun,” ucap dia.<\/p>\n
Dituturkan, alangkah baik jika uang sebanyak itu dialokasikan untuk warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Belu. “Jadi pada intinya kami Fraksi Demokrat menolak untuk dibahas ulang rencana pinjaman daerah itu,\u201d pungkas Ketua Fraksi DPRD Belu itu.<\/p>\n