Laporan Judith Lorenzo Toalin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com- Kades Banuan nekat mencairkan dana desa tahap pertama. Padahal Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran (TA) 2021 belum ditetapkan dan disahkan.<\/p>\n
Terkait kasus ini, Badan Permusyaratan Desa (BPD) Banuan mengadu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU), Senin (4\/10\/2021).<\/p>\n
Sebelumnya BPD Banuan sudah melaporkan secara tertulis kepada Camat Insana Fafinesu dengan tembusan Inspektorat dan Bupati TTU. Namun pengaduan itu belum ditanggapi secara serius.<\/p>\n
\u201cKami pengurus BPD Desa Benuan belum menetapkan dan mensahkan APBDes 2021, herannya Kades Banuan sudah mencairkan Dana Desa Tahap 1. Padahal aturannya, APBDes TA 2021 disahkan BPD Desa Banuan baru boleh ada pencairan dana desa,\u201d curhat Ketua BPD Banuan, Agustinus Manbait kepada wartawan di Kefamenanu, usai mengadu ke jaksa.<\/p>\n
Ditanya kenapa BPD Desa Banuan belum menetapkan dan belum mensahkan APBDes, Manbait mengungkapkan ada tiga faktor penyebabnya.<\/p>\n
Pertama, dokumen atau draf APBDes Banuan yang diberikan kepada BPD belum ditandatangan oleh Kades, Sekretaris Desa dan Pengurus BPD. Kedua, dalam dokumen APBDes itu, tidak dilampirkannya rencana anggaran biaya (RAB) dan daftar nama penerima manfaat WC sehat dalam APBDes tahun 2021.<\/p>\n
Ketika kasus ini masih diupayakan penyelesaiannya, tiba-tiba sudah ada pencairan dana desa tahap 1 yang dilakukan kades dan bendahara. Akibatnya pengurus BPD melapor dan membuat pengaduan secara tertulis ke camat dengan tembusan Inspektorat Daerah, Kantor BPMD Kabupaten TTU dan Kejari TTU.<\/p>\n
Faktor ketiga, adanya penyelewengan dana desa sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Kades Banuan.<\/p>\n
Penyelewengan itu diantaranya, proyek Pembangunan WC sehat dengan total anggaran Rp 540.000.800 tidak dilaksanakan. Namun pertangungjawaban keuangan 100 persen.<\/p>\n
Dalam pelaksanaannya terdapat dua item pengadaan material yang tidak terealisasi yakni pengadaan batu pecah untuk 54 unit WC dengan total anggaran Rp 21.144.000 dan biaya pengadaan air sebanyak 5.000 liter per unit dengan total anggaran Rp 15.012.000.<\/p>\n
Selain itu, masyarakat juga mendesak agar Kepala Desa Banuan membuktikan legalitas kepemilikan mobil tangki yang diadakan dari Dana Desa sebesar Rp 400.000.000 lebih. Pengelolaan mobil tangki air tersebut pun dinilai tidak transparan karena dilakukan sendiri oleh kepala desa.<\/p>\n
Pada tahun 2019 terdapat sejumlah item kegiatan yang belum terealisasi seperti belanja peralatan meubeler dan aksesoris ruangan aula serbaguna serta PAUD yang diadakan dari SILPA ADD tahun 2019 dengan total anggaran sebesar Rp17.940.000. Namun pertanggungjawaban keuangan 100 persen.<\/p>\n
Hal senada disampaikan Anggota BPD, Lazarus Sanak. Menurutnya ada pula sejumlah item kegiatan lain yang belum terealisasi pada tahun 2019.<\/p>\n
Sanak merincikan, diantaranya belanja modal peralatan komputer SILPA ADD 2019 berupa laptop dan printer dengan total anggaran Rp 8.500.000, pengadaan 8 unit meteran listrik yang bersumber dari dana desa dengan total anggaran Rp 13.200.000, dan renovasi gedung Posyandu yang bersumber dari dana desa dengan total anggaran Rp 21.177.850.<\/p>\n
“Tahun 2018 juga dilakukan pengadaan meteran listrik dari dana desa sebanyak 24 buah dengan total anggaran Rp 39.650.000 serta pembangunan lopo desa yang bersumber dari dana desa dengan total anggaran Rp 39.338.697. Namun tidak ada realisasinya, jelasnya.<\/p>\n
Ia menambahkan pada tahun 2017 juga terdapat dua item kegiatan yang belum terealisasi di antaranya pelatihan pencelupan benang dengan total anggaran sebesar Rp 30.000.000 dan pembangunan 2 buah tugu batas desa dengan total anggaran Rp 4.000.000.<\/p>\n
\u201cKami minta jaksa dan inspektorat agar melakukan penyelidikan,\u2019 pinta Manbait dan Sanak.<\/p>\n
Foto : Ketua dan Anggota Desa Banuan saat usai mengadukan kasus Dana Desa ke Kejari TTU<\/p>\n