Kupang, NTTOnlinenow.com – 38 rumah bagi korban Badai Seroja kategori rusak berat telah selesai dibangun dari 173 unit rumah yang dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).<\/p>\n
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Kupang, Beni Sain, melalui Kepala Bidang Perumahan Dinas PRKP, Densi Dethan.<\/p>\n
Densi menyebut, ratusan hunian tetap (huntap) ini dibangun pada 4 segmen atau 4 bidang tanah secara terpisah di Kelurahan Manulai II. Keseluruhan luasnya mencakup 2,9 hektare lahan.<\/p>\n
Rumah layak huni yang dibangun itu, sebut dia, sesuai standar teknis Kementerian PUPR yaitu tipe 36 dan diperkirakan selesai Desember tahun ini. Peletakan batu pertama dilakukan pada 5 Juli lalu di segmen satu dan hingga dengan 31 Agustus kemarin 38 unit rumah itu yang rampung.<\/p>\n
“Kalau yang baru terbangun 38 rumah dari total 173 unit rumah berarti masih 135 rumah lagi. Sampai dengan akhir tahun. Paling tidak minggu kedua Desember semuanya rampung,” tukasnya.<\/p>\n
Rumah yang telah diselesaikan ini tidak bisa langsung ditempati karena harus diperiksa kembali dan dibuatkan sertifikat penyerahannya.<\/p>\n
“Diharapkan kalau selesai di tahun ini berarti awal tahun dari bagian aset dan tata pemerintahan urus itu lagi karena harus didata,” lanjut dia.<\/p>\n
Selain rumah juga dibangun jalan, penerangan jalan, dilengkapi juga penyediaan sumber air dan jaringan safety tank terpadu atau komunal yang dialirkan ke satu tempat.<\/p>\n
Menurut dia, semua rumah di lokasi yang terdampak Badai Seroja April lalu itu berada di daerah rawan yakni area tebing dan dekat sungai yang bukan merupakan wilayah untuk ditinggali.<\/p>\n
“Masyarakat menempati tanpa ada kejelasan status karena itu rawan,” tukasnya.<\/p>\n
Kawasan terdampak bencana siklon tropis itu akan dibuat menjadi kawasan hijau sesuai arahan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, usai semua korban direlokasi ke hunian yang baru.<\/p>\n
Sementara saat ini lahan Manulai II saja yang dipersiapkan. Lahan yang ada saat ini status kepemilikannya masih KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Maju Pemerintah Kota Kupang.<\/p>\n
“Lahan yang ini juga status sementara masih status kepemilikan KPN Maju Pemerintah Kota. Masih dalam proses sertifikasi lahan itu kembali ke Pemerintah Kota,” jelas dia.<\/p>\n
Kejelasan status lahan, kata dia, menjadi syarat proyek pembangunan dari pemerintah pusat tersebut bagi korban rusak berat akibat badai seroja ini.<\/p>\n
Ada beberapa keluarga juga, ungkapnya, yang tidak bersedia menempati rumah di lokasi tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti jarak tempuh, aktivitas ekonomi dan akses pendidikan.<\/p>\n
Sebelumnya Kepala Balai PPW NTT, Herman Tobo saat peletakan batu pertama mengatakan rumah yang dibangun dengan tipe 36 dengan luas tanah 108m\u00b2.<\/p>\n
“Dan diharapkan pembangunan rumah dan prasarana pendukungnya ini dapat diselesaikan dalam 5 bulan ke depan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pembangunan ini dikerjakan dengan prinsip Build Back Better menggunakan teknologi RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) yang memiliki keunggulan tahan gempa, dibangun lebih cepat dan bisa dikembangkan. (YM)<\/p>\n