Anggota DPRD TTU, FS Bantah Pengakuan Sang Anak. Terkait Dirinya Sebagai Pelaksana Proyek Sekolah Senilai Rp38,1 Miliar di Rote Ndao\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\nJadi untuk menghindari salah persepsi dan salah apresiasi, lanjutnya, sebaiknya kasus ini diambil alih Badan kehormatan Dewan.<\/p>\n
Ia meminta masyarakat untuk tidak menjudge sebuah informasi yang belum tentu benar. la juga berharap masyarakat TTU menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.<\/p>\n
\u201cBiarkan Badan Kehormatan yang bekerja lalu hasilnya dijelaskan kepada masyarakat. Saya kira cara ini lebih pantas dan dihormati,\u201d katanya.<\/p>\n
Apakah seorang anggota Dewan boleh mengerjakan proyek yang dananya bersumber dari APBD dan APBN?<\/p>\n
\u201cIni khan baru dugaan. Namun aturan perundangundangan melarang seorang anggota Dewan untuk merangkap jabatan publik yang kewenangannya terkait penggunaan dana APBN\/APBD,\u2019 jelas Manbait.<\/p>\n
Ia mencontohkan Direktur di BUMN\/BUMD, ASN di lembaga pemerintahan, LSM, aparat penegak hukum dan sebagainya, perusahaan berbadan hukum lainnya, yang kewenangan serta pengoperasiannya menggunakan dana yang bersumber dari APBN\/APBD.
\ndiatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus Pasal 134 dan Pasal 188,\u201d jelas Manbait.<\/p>\n
Untuk memastikan apakah Afo melanggar pasal-pasal dimaksud, maka menjadi kewenangan Badan Kehormatan Dewan untuk meminta klarifikasi langsung.<\/p>\n
Dan hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat.<\/p>\n
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrikus F Bana, yang dimintai tanggapan, mengatakan belum bisa menyimpulkan informasi tersebut.<\/p>\n
\u201cIni khan baru dugaan. Saya kira ada ruang dan waktunya bagi Dewan untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan,\u201d tukasnya pendek.<\/p>\n