Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU) mulai mendalami kasus dugaan korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TTU.<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila,SH,MH di ruang kerjanya, Kamis (17\/06\/201\/21).<\/p>\n
Kajari Roberth Jimmy Lambila, mengatakan ia telah menerbitkan surat perintah inteligen perihal dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran Padat Karya Pangan Kabupaten TTU.<\/p>\n
“Untuk kasus Padat Karya Pangan (PKP), Kejari TTU sudah menerbitkan surat perintah inteligen dan sekarang teman-teman sementara melakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan terkait dengan dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran PKP yang bersumber dari APBD,” ungkapnya.<\/p>\n
Lanjut Kajari Roberth, Kejari TTU juga telah memberikan perhatian terhadap kasus dugaan penyelewengan pengerjaan Bronjong Maslete dan Program Berarti yang bersumber dari APBD.<\/p>\n
Dalam penanganan dugaan penyelewengan anggaran yang bersumber dari APBD tersebut, kata Robert, para pihak memiliki atensi baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung.<\/p>\n
Kejari TTU, lanjut Robert, memberikan atensi terhadap seluruh dugaan kasus korupsi di Kabupaten TTU tanpa pandang bulu.<\/p>\n
Hal itu guna menepis asumsi-asumsi liar yang beredar bahwa Kejari TTU hanya fokus menangani kasus korupsi dana desa.<\/p>\n
Alasan tegas disampaikan Roberth terkait penanganan kasus korupsi dana desa di kabupaten TTU.<\/p>\n
“Kejari TTU sangat fokus terhadap penanganan kasus korupsi dana desa, lantaran akumulasi kerugian keuangan negara serta jumlah penyalahgunaan Dana Desa di TTU sangat fantastis”, pungkas Roberth.<\/p>\n
Dibeberkannya, dari sebanyak 182 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten TTU, diperkirakan menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan ADD yang bersumber dari APBD sekitar Rp1 miliar pertahun.<\/p>\n
“Kalau kita akumulasikan rata-rata ada Rp182 miliar yang bergulir di desa setiap tahun. Kalau dikali 5 tahun sudah berapa ratus miliar? Dan ternyata kita melihat bahwa di desa-desa, tidak ada suatu perkembangan yang signifikan,” tambah Roberth.<\/p>\n
Pasca menjalankan tugas sebagai Kajari TTU, Roberth mengakui bahwa, animo masyarakat melaporkan kasus dugaan korupsi dana desa cukup tinggi.<\/p>\n
Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, Kejari TTU akan selalu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.<\/p>\n
“Penyidikan yang kita lakukan harus memberi manfaat bagi masyarakat banyak,” tutupnya.<\/p>\n
Foto : Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, SH, MH.<\/p>\n