Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com – Tiga pemerhati hukum dan pimpinan ormas Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (Kajari TTU), Robert Jimmy Lambila, S.H, M.H, Kamis (22\/4\/2021).<\/p>\n
Ketiganya adalah Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H, Ketua Forum Rakyat Anti Korupsi (Fraksi) TTU, Willem Oki dan Ketua Garda Kabupaten TTU, Paulus B Modok, S.E.<\/p>\n
Dalam pertemuan hampir 2 jam di ruang kerja Kajari TTU itu, ketiganya menyerahkan dokumen penyelewengan keuangan daerah setebal 200 halaman disertai petunjuk dan atau bukti-bukti.<\/p>\n
Dokumen dugaan penyelewengan keuangan daerah itu dari tahun 2010 hingga 2014.<\/p>\n
“Siang tadi, kami sudah bertemu Pak Kajari TTU dan sudah kami serahkan dokumen penyelewengan keuangan daerah dilampirkan bersama petunjuk dan atau bukti-bukti. Totalnya ada 200 halaman tebalnya,\u201d jelas Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, SH, yang dihubungi per telepon, Kamis malam.<\/p>\n
Dugaan penyelewengan keuangan daerah itu adalah pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang menyimpan
\naroma korupsi.<\/p>\n
\u201cBahkan kasus proyek itu pernah dilidik dan disidik oleh jaksa namun tiba-tiba hilang tanpa kabar berita. Kami berharap Kajari TTU yang baru, berani mengusut ulang sampai tuntas,\u201d jelas Manbait.<\/p>\n
Harapan ini mencuat, kata Manbait, karena Kajari TTU yang baru, Robert Jimmy Lambila, SH, MH, adalah seorang jaksa berprestasi dan sering meraih penghargaan sebagai jaksa terbaik di lingkup Kejati NTT.<\/p>\n
Berikut daftar dokumen dugaan penyelewengan keuangan dari sejumlah proyek tersebut.<\/p>\n
Pertama, 4 paket proyek jalan perbatasan yang merupakan satu kesatuan dari 7 paket jalan perbatasan tahun 2013. Tiga paket proyek telah diproses hukum dan diputuskan oleh pengadilan. Sisa 4 paket proyek belum diproses hukum.<\/p>\n
\u201cJaksa sudah menemukan bukti aliran dana ke beberapa pejabat terkait proyek ini. Tapi kenapa yang dijadikan tersangka cuma kontraktor dan PPK?\u201d tanya Manbait.<\/p>\n
Kedua, pekerjaan master plan pembangunan Taman Doa senilai Rp 300 juta. Dimana nilai kontrak pekerjaan telah diterima 100 persen oleh pihak ketiga tapi hasil kerjanya tidak ada alias fiktif.<\/p>\n
Ketiga, proyek pengadaan Alkes di RSUD Kefamenanu. Mengapa kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak diperiksa?<\/p>\n
Keempat, proyek peningkatan jalan dalam Kota Kefamenanu. Jaksa hentikan penyelidikan tanpa kabar berita.<\/p>\n
Kelima, proyek DAK bidang pendidikan di Kantor Dinas PPO Kabupaten TTU senilai Rp 47,5 miliar. Penyelidikannya terhenti di tengah jalan.<\/p>\n
\u201cJika ditotalkan dugaan penyelewengan keuangan daerah dari tahun 2010 sampai 2014 adalah Rp 30 miliar dengan taksasi kerugian negara sekitar Rp 17 miliar,\u201d pungkas Manbait.<\/p>\n