Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com \u2013 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, S.H., M.H didesak Forum Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (GARDA) TTU, untuk mengusut ulang kasus proyek paket pekerjaan peningkatan jalan dalam Kota Kefamenanu Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.10.044.528.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU.<\/p>\n
Desakan itu disampaikan Ketua Forum GARDA TTU, Paulus Bau Modok, S.E melalui siaran pers yang diterima NTTOnlinenow.com, Senin (19\/04\/2021).<\/p>\n
Pasalnya, menurut Ketua Forum GARDA TTU, Paulus Bau Modok, S.E, dalam penanganan Kasus dugaan Korupsi Jalan Dalam Kota Kefamenanu tahun 2016, penyidik Kejari TTU sendiri menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan berinisial Hironimus Taolin alias Hemus dengan Perusahaan PT. Sari Karya Mandiri (SKM).<\/p>\n
“Kasusnya sudah diusut jaksa sejak tahun 2019 lalu. Namun entah kenapa, tiba-tiba kasus proyeknya hilang kabar”, kata Modok.<\/p>\n
Tim Jaksa penyelidik yang menangani kasus tersebut yakni Daniel Simanjuntak, S.H, Mario S. Siahaan, S.H, dan Rizky Taufani, S.H.<\/p>\n
Ketua Forum GARDA TTU berpendapat, perang terhadap tindak pidana korupsi menjadi sebuah prinsip bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang patut dilawan.<\/p>\n
“Perang terhadap tindak pidana korupsi di Republik ini seharusnya tidak saja menjadi ajang promosi dan pembentukan opini publik oleh setiap pejabat atau aparatur penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Polri. Tetapi lebih dari itu adalah menjadi sebuah prinsip bagi seluruh Rakyat Indonesia dan penegak hukum. Bahwa korupsi adalah musuh negara yang harus dilawan oleh semua pihak di Republik ini, untuk menyelamatkan negara dan rakyat dari keterpurukan Ekonomi dan Keadilan bagi semua orang”, ungkap Paulus Modok.<\/p>\n
Berdasarkan prinsip itu, lanjutnya, maka setiap orang termasuk GARDA TTU diberi tanggungjawab
\nuntuk mengawal setiap tindakan aparatur negara dalam memproses kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara ini, terutama di kabupaten TTU.<\/p>\n
Garda TTU berharap keseriusan Kejaksaan Negeri TTU untuk segera menggelar proses kasus dugaan Korupsi pekerjaan peningkatan jalan dalam kota Kefamenanu, Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 10.044.528.000 (sepuluh milyar empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU.<\/p>\n
“Kami sangat berharap Bapak Kajari TTU yang baru, Robert Jimmy Lambila membuka kembali kasus dugaan Korupsi yang mengendap di Kejaksaan TTU selama bertahun-tahun. Jangan ada tebang pilih dalam membongkar semua kasus mafia perampokan uang negara di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste ini. Pasalnya, dalam penanganan kasus dugaan Korupsi Jalan Dalam Kota Kefamenanu tahun 2016 ditemukan sendiri oleh Penyidik Kejaksaan Negeri TTU ada perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan itu”, kata Modok penuh harap.<\/p>\n
Ia juga mengatakan, publik di Kabupaten Timor Tengah Utara sangat percaya terhadap kepemimpinan Robert Jimmy Lambila, untuk selamatkan Rakyat TTU. Ia menilai, selama 10 tahun kehidupan ekonomi hancur karena ulah segelintir orang dengan tindakan penyalahgunaan wewenang sehingga berakibat kerugian keuangan negara dan monopoli dalam mengelola proyek di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi tidak terjadi dan pemerataan usaha ekonomi hanya dikelola oleh pihak tertentu.<\/p>\n
“Karena itu kami minta Bapak Kajari untuk mengusut ulang kasus dugaan korupsi Jalan Hotmix dalam kota tahun 2016 dengan memproses kontraktor dan semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini agar ada efek jera bagi setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum di Republik ini. Jangan ada yang merasa memiliki kekuasan dan uang, kebal terhadap penegakkan hukum”, tandas Modok.<\/p>\n
Sebelumnya, Forum Garda TTU telah beberapa kali mendesak Kajari Bambang Sunardi, S.H.,M.H (Alm) untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan dalam kota.<\/p>\n
Data NTTOnlinenow.com, pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU mendapatkan anggaran sebesar Rp. 10.044.528.000,- (sepuluh miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diperuntukkan paket pekerjaan peningkatan jalan dalam kota. Perencana ditunjuk secara swakelola dengan jumlah anggaran Rp.89.900.000,- atas nama Krysogonus Ahoinnai (Seksi Perencanaan pada Dinas PU) berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 01.A Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 dengan Kepala Dinas Ir. Isidorus Fallo.<\/p>\n
Diduga, proyek jalan dalam kota ini bermasalah mulai dari proses awal pelelangan hingga pengerjaannya, sehingga Kejaksaan Negeri TTU mengusut kasus tersebut pada tahun 2019 lalu.<\/p>\n
Dan setelah tim penyelidik Kejari TTU melakukan penyelidikan, ditemukan fakta-fakta adanya tindakan melawan hukum dari rekanan.<\/p>\n
“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam kegiatan Penyelidikan yang dilakukan Jaksa Penyelidik pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan peningkatan jalan dalam kota TA 2016 dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp.10.044.528.000,- (sepuluh miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum akan tetapi kerugian belum ditemukan dikarenakan belum dilakukan pemeriksan fisik”, beber Paulus Modok.<\/p>\n
Hironimus Taolin yang dikonfirmasi via telepon genggamnya, Selasa (20\/4\/2021) siang, membantah keras, proyek yang dikerjakannya itu bermasalah secara hukum.<\/p>\n
\u201cTidak benar itu. Jaksa sudah datangkan auditor untuk periksa dan hasilnya tidak ada penyelewengan. Justru saya kerja melebihi volume yang ditentukan dalam kontrak. Kalau tidak salah terjadi kelebihan volume kerja hampir 5 kilometer. Dan itu gratis dikerjakan,\u201d tandas Hironimus Taolin saat diwawancarai NTTOnlinenow.com, Selasa (20\/04\/2021) di Kefamenanu.<\/p>\n