Laporan Yansen Bau
\nAtambua, NTTOnlinenow.com – Tim mediasi Dinas Koperasi dan Nakertrans Propinsi NTT memfasilitasi persoalan 13 buruh yang bekerja di Bulog Atapupu bersama Komisi III DPRD Belu, Disnakertrans Kabupaten Belu, Kamis (25\/3\/2021).<\/p>\n
Mediasi berlangsung di kantor DPRD Belu dihadiri Kadis Koperasi dan Nakertrans NTT, Kadis Nakertrans Belu, Ketua DPRD Belu, Wakil Ketua, Ketua Komisi III beserta Anggota, Pengurus HPI Cabang Belu serta perwakilan buruh Bulog.<\/p>\n
Kadis Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Silvy Peku Djawang menuturkan, kehadiran pihaknya di gedung Dewan Belu untuk memfasilitasi persoalan 13 buruh Bulog. Walaupun itu sebenarnya secara aturan belum menjadi kewenangan kami untuk memfasilitasi.<\/p>\n
“Jadi, persoalan pekerja di Bulog ini sebenarnya masuk dalam ranah PHI sebagai hubungan kerja hubungan industrial dan secara teknis menjadi ranah dan tanggungjawab Nakertrans Kabupaten, dan kami hadir ini untuk berikan penjelasan-penjelasan terkait persoalan,” terang dia kepada media usai giat.<\/p>\n
Dalam mediasi tadi, jelas Silvy ada beberapa persoalan yang dipelajari. Sebenarnya bukan dinas teknis tidak memfasilitasi tetapi hanya karena laporan itu tidak pernah sampai ke kantor kami. Memang terkadang warga langsung melaporkan ke DPR.<\/p>\n
Tadi kami dudukan persoalan bahwa, persoalan teknis akan dibahas di level kami, di level teknis kabupaten, dan sedapat mungkin kalau tidak terselesaikan dan kami juga sudah SOP, apa-apa yang dilakukan dan kalau tidak terselesaikan maka dinas teknis Belu akan melimpahkan ke kami dan akan kami fasilitasi.<\/p>\n
“Tetapi kami melihat persoalan hari ini kami optimis bahwa akan diselesaikan di level kabupaten. Memang akan banyak sekali dokumen yang akan dibuka kembali. Kami berharap 13 pekerja ini punya dokumen lengkap, kontrak kerja awalnya bagaimana apa yang menjadi hak dan kewajiban, jaminan terhadap perlindungan dan itu dilindungi dan kami hadir sebagai wakil negara untuk menjaminkan itu,” terang Silvy.<\/p>\n
Terkait itu, yang harus dilakukan mereka 13 pekerja buruh yakni membuat surat untuk melaporkan kepada kami dalam hal ini dinas teknis kabupaten Belu, dan mereka akan lakukan mediasi-mediasi untuk melakukan klarifikasi persoalan tersebut.<\/p>\n
Saat ditanyai, apabila mereka pekerja buruh tidak punya dokumen lengkap, jelas Silvy pihaknya akan melihat lagi. Karena Bulog itu sebenarnya lembaga pemerintah yang mana mereka memahami soal itu dan akan kita lihat lagi sistem kontrak mereka itu seperti apa. “Kami akan bantu dari propinsi untuk dudukan persoalan kita akan lihat kembali apa yang menjadi hak dan perlindungan mereka,” tandas dia.<\/p>\n
Ketua Komisi III DPRD Belu Theo Manek mengatakan, pertemuan ini memberikan titik terang untuk bagaimana upaya untuk memberikan hak-hak mereka sebagai buruh panggung di Bulog. Dimana kasus ini sudah sejak beberapa tahun lalu tapi tidak diselesaikan.<\/p>\n
“Ini mendorong kami terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui dinas teknis. Sesuai petunjuk Dinas propinsi tadi agar Dinas nakertrans Belu menindaklanjuti sesuai mekanisme. Kita harap dalam waktu tidak lama bisa menjawab harapan buruh panggung,” tutup Manek<\/p>\n