{"id":39304,"date":"2021-03-12T14:47:55","date_gmt":"2021-03-12T14:47:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nttonlinenow.com\/new-2016\/?p=39304"},"modified":"2021-03-12T14:47:55","modified_gmt":"2021-03-12T14:47:55","slug":"dugaan-korupsi-proyek-bedah-rumah-rp-84-m-kajari-ttu-ingatkan-suplier-nakal-bisa-dipidana-penjara-maksimal-7-tahun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nttonlinenow.com\/new-2016\/2021\/03\/12\/dugaan-korupsi-proyek-bedah-rumah-rp-84-m-kajari-ttu-ingatkan-suplier-nakal-bisa-dipidana-penjara-maksimal-7-tahun\/","title":{"rendered":"Dugaan Korupsi Proyek Bedah Rumah Rp 84 M. Kajari TTU Ingatkan, Suplier Nakal Bisa Dipidana penjara Maksimal 7 Tahun"},"content":{"rendered":"

Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari ) Timor Tengah Utara (TTU), Robert Jimmy Lambila S.H, M.H memberi peringatan keras kepada sejumlah pemilik Toko Bangunan, terkait pendropingan bahan bangunan yang tidak sesuai spek, ke penerima manfaat Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (BERARTI).<\/p>\n

Ia menegaskan, bahan bangunan yang di droping tidak sesuai spek bisa ditindak dengan Undang – undang Korupsi.<\/p>\n

“Untuk toko – toko bangunan, jangan mengira bahwa mereka menjual barang yang tidak sesuai spek itu tidak ada ancaman hukumannya. Pasal 7 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 jelas mengatur, pemborong penjual bahan bangunan yang berlaku curang yang dapat membahayakan keselamatan orang atau barang, bisa dipidana dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”, tegas Robert Lambila didepan sejumlah wartawan di aula Kejaksaan Negeri Jumat (12\/03\/2021) siang, saat menyampaikan hasil pemeriksaan fisik pelaksanaan Program Berarti di lapangan, Kamis (12\/03\/2021) kemarin.<\/p>\n

Baca juga : Kebut Kasus Dugaan Korupsi Rp 84 M Lebih, Kajari TTU Pimpin Pemeriksaan Fisik Program Bedah Rumah\u00a0<\/strong><\/a><\/p>\n

Ia mengaku, begitulah caranya bekerja melindungi masyarakat kecil.<\/p>\n

“Saya mau melindungi masyarakat dengan cara ini. Jika terbukti di lapangan mereka menjual tidak sesuai spek dan kalau ahli mengatakan bahwa itu dapat membahayakan keselamatan orang atau barang , akan saya tindak dengan pasal itu. Pasal itu jadi perhatian untuk teman – teman yang punya toko bangunan yang ditunjuk sebagai suplier dalam pelaksanaan Program Berarti”, kata Robert.<\/p>\n

Ia mencontohkan ada suplier yang seenaknya menjual besi banci, lalu berprinsip saya jual kalian beli.<\/p>\n

“Itu perbuatan pidana korupsi dan diatur dalam pasal itu”, tandasnya.<\/p>\n

Robert juga membeberkan dalam pemeriksaan fisik di lapangan pada Kamis kemarin (11\/03\/2021) ditemukan adanya kekurangan bahan bangunan yang belum didroping suplier. Terdapat sebagian bahan bangunan yang sudah didroping tapi tidak sesuai RAB. Temuan adanya kekurangan bahan bangunan dan kualitas bahan yang tidak sesuai RAB menjadi fokus perhatiannya.<\/p>\n

“Dalam pemeriksaan lapangan dengan dibantu tim teknis dari Politeknik Kupang, kami temukan adanya dugaan pendropingan bahan bangunan oleh suplier yang tidak sesuai RAB. Bahkan sebagian masyarakat yang sudah membongkar rumah, belum menikmati bahan bangunan bantuan pemerintah yang dikatakan diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), guna meningkatkan kualitas rumah.<\/p>\n

Kasihan memang, ada sebagian masyarakat sudah terlanjur bongkar rumah tapi belum menikmati bantuan pemerintah melalui Program Berarti”, ungkap Robert Lambila.<\/p>\n

Terkait dengan Program Berarti, ia mengaku sudah mulai dilakukan penyelidikan sejak tgl 8 Maret lalu hingga turun ke lokasi untuk pemeriksaan fisik.<\/p>\n

“Kemarin itu kami turun mengecek lokasi, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program itu dan bagaimana pelaksanaan di lapangan”, kata Robert.<\/p>\n

<\/div>\n