Laporan Yansen Bau
\nAtambua, NTTOnlinenow.com – Perekrutan sebanyak 204 orang relawan Covid-19 dalam membantu Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Belu wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL menuai polemik.<\/p>\n
Sesuai informasi yang berhasil dihimpun, perekrutan relawan Covid-19 di wilayah Belu menghabiskan dana hingga enam ratusan juta rupiah dari APBD Kabupaten Belu sebagai upah transportasi.<\/p>\n
Dari total yang ada, setiap relawan Covid-19 dibayar atau diupah per bulannya senilai Rp 1 juta rupiah selama tiga bulan terhitung bulan Juni 2020 lalu sampai dengan Agustus.<\/p>\n
Diketahui, ternyata sebanyak 204 relawan Covid-19 tersebut diduga direkrut oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Belu.<\/p>\n
Kasat Pol PP Belu Aloysius Fahik kepada wartawan mengatakan, pemerintah dalam menekan penyebaran virus ini selain pemberian bantuan terhadap masyarakat terhadap dampak dari covid ini, ada juga pengadaan masker bagi masyarakat hingga pembentukan relawan Covid-19 di Kabupaten Belu.<\/p>\n
Dijelaskan, pemerintah telah mengakomodir 204 tenaga relawan dengan dibuatkan SK tanggal 2 juni dengan pemberian uang transportasi sebesar 3 juta per relawan selama 3 bulan dari bulan Juni hingga Agustus yang mana anggaran terhadap relawan ini telah dicairkan pada bulan Agustus dengan total sebesar Rp 612 juta.<\/p>\n
\u201cRelawan ada 204 orang untuk 12 kelurahan. Anggaran untuk 1 relawan kita kasih satu juta setiap bulan,\u201d kata Alo dilansir timordaily.com, Jumat (11\/9\/2020).<\/p>\n
Lanjut dia, mengenai keberlanjutan relawan Covid-19 masih dilakukan evaluasi namun tidak menutup kemungkinan akan terus dilanjutkan kerja relawan karena menurutnya sesuai informasi Kota Kupang telah kembali menjadi zona merah.<\/p>\n
Diketahui, sebelumnya juga pernah diberitakan media ini bahwa para relawan Covid-19 ini juga menjadi salah satu persoalan hingga DPRD Belu akan mengusulkan untuk pembentukan Pansus terkait anggaran Covid-19 di Kabupaten Belu.<\/p>\n
Dalam pemberitaan itu diterangkan bahwa usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) mewarnai pembukaan sidang tentang perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020, pada Senin (31\/08\/2020).<\/p>\n
Desakan pembentukan pansus datang dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar serta sejumlah nama anggota DPRD dengan tidak mengatasnamakan fraksi.<\/p>\n
Mengemukakan desakan pembentukan pansus dalam sidang DPRD Belu tersebut didasarkan pada dinamika yang berkembang saat pembahasan evaluasi penggunaan dana covid-19.
\n<\/p>\n