Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKomisi III DPRD TTU Membenarkan Keluhan Petugas
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com – Posko Siaga Covid 19 di Desa Oeperigi kecamatan Noemuti, perbatasan kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU) terancam dibongkar petugas jaga tingkat kecamatan.<\/p>\n
Pasalnya Posko Siaga Covid 19 yang dibangun atas inisiatif Forkopincam Noemuti, yang melibatkan Camat Noemuti, Kepala Desa se Kecamatan Noemuti, Kepala Puskesmas Noemuti dan Polsek Noemuti, tidak difasilitasi dengan baik.<\/p>\n
Salah satu petugas kecamatan yang enggan disebutkan namanya, mengeluhkan ketiadaan biaya untuk pengadaan air bersih.<\/p>\n
“Kami dari kecamatan yang berinisiatif buat posko Covid di Oeperigi malah petugas dari Kabupaten yang datang mengklaim sebagai posko Kabupaten. Sudah satu bulan lebih kami jalan, semua dilakukan mandiri, belanja sabun, air bersih, APD semua pakai uang pribadi. Empat orang bidan puskesmas yang bertugas di sana juga hanya dikasih uang makan secukupnya saja.
\nOrang Kabupaten buat SK tanpa masukan nama kami. Mereka yang baru datang dua hari di kasih uang makan dan honor satu bulan Rp.1 juta per orang, padahal kami dari kecamatan yang tidur bangun 1 x 24 jam di sana”, beber seorang petugas kecamatan yang enggan disebutkan namanya.<\/p>\n
Ia juga mengatakan, masalah itu sudah dilaporkan ke Bupati, Raymundus Sau Fernandes dan Bupati sendiri telah mendatangi Posko Siaga Covid 19 di Desa Oeperigi.<\/p>\n
“Senin malam lalu bapak Bupati datang dengan tim gugus kabupaten. Beberapa hari lalu dari kejaksaan juga datang dan sudah kami sampaikan kendala di lapangan apa adanya. Kami sudah nekad mau bongkar semua lampu, tenda dan tangki air yang ada tapi mereka bilang akan ganti itu semua. Air bersih tiap hari butuh dua tangki. Untuk beli sabun, makan minum dan transportasi masing masing kami urus sendiri. Dimana peran pemerintah, bukankah ada biaya tersendiri untuk penanganan kasus ini. Berdirinya Posko inikan sebagai tindaklanjut dari perintah Bupati bahwa setiap warga yang baru pulang dari luar NTT wajib diperiksa sehingga kami berinisiatif bangun posko siaga di perbatasan dua kabupaten ini “, tandasnya lagi.<\/p>\n
Kepada NTTOnlinenow.com di Kefamenanu, Senin (18\/05\/2020) Kepala Desa Oeperigi, Silvester Berkanis membenarkan informasi tersebut.<\/p>\n
“Yang menangani itu adalah Tim gugus 1V, tapi karena kami juga para Kepala Desa se Kecamatan Noemuti yang awalnya berinisiatif mendirikan posko, sehingga saya membenarkan informasi itu.<\/p>\n
“Posko Oeperigi dirintis oleh kami para Kepala Desa se Kecamatan Noemuti. Setelah bangun poskonya, orang kabupaten datang dan langsung menggunakan posko itu bajkan mengklaim sebagai Posko Kabupaten. Mereka berjanji, kami semua nanti masuk dalam SK Bupati untuk tim gugus. Selama 1 bulan berjalan, orang desa sama kecamatan siaga 1 x 24 jam. Makanan, minuman dan lain – lain kami beli sendiri. Saat pembayaran honor dan uang makan, yang diakui dalam SK hanya mereka yang dari Kepolisian, Tentara dan orang Dinas Kesehatan. Orang desa dan kecamatan tidak diakui, sehingga kami berencana mau bongkar posko ini. Bupati memang datang Senin malam itu tapi keputusan juga belum jelas. Kami para kepala desa memilih mundur.
\nBagaimana tidak, kita pikir ada biaya penanganan covid. Kita ini sudah ditagih uang tangki air dan tenda. Kita tidak tahu darimana yang bayar. Karena waktu dibayar honornya petugas dari kepolisian, TNI dan Kesehatan, saya dan pak Camat cek tapi tidak ada biaya yang dikasih untuk logistik. Kita minta pencerahan soal logistik, tenda dan air bersih yang diadakan itu, siapa yang bayar. Sabun cuci tangan saja kami masih hutang di kios. Nah..kalau kita jaga tanpa difasilitasi dengan benar bagaimana keselamatan petugas kecamatan di lapangan. Sementara pintu masuk ke TTU ini adalah Oeperigi. Justru yang di karantina di Rusunawa dan BLK itu kan hasil pemeriksaan petugas di Oeperigi. Untuk APD saja semua petugas dapat dari sumbangan orang – orang tertentu bukan pengadaan khusus dari biaya penanganan Covid itu”, jelas Berkanis lebih lanjut.<\/p>\n
Sementara Komisi III DPRD TTU yang melakukan pantauan ke lapangan, Senin (18\/05\/2020) siang pun menemukan fakta sebenarnya.<\/p>\n
“Pantauan kami siang tadi di lapangan seperti itu. Mereka mengeluh tidak ada insentif bagi petugas kecamatan, pembayaran honor petugas terkesan tebang pilih. Petugas medis Desa Oemeu dan Noemuti yang ditemui mengeluh mereka kerja di Posko jaga tanpa ada surat tugas. Hanya kerja atas perintah kepala Puskesmas yang nota bene tidak ada uang makan. Kalau ada kejadian luar biasa yang menimpa mereka siapa yang harus bertanggungjawab. Surat tugas tidak ada, tidak ada uang makan. Pantauan kami di lapangan siang tadi, yang punya SK dan dapat insentif justru tidak berada di lapangan”, kesal Fabianus Alisiono Sekretaris Komisi III DPRD TTU.<\/p>\n
Temuan lain yang harus diperhatikan pemerintah menurut Fabianus Alisiono yakni kendaraan pengangkut para pelintas. ” Tadi disana hanya 1 mobil yang digunakan untuk mengantar pelintas ke Kefamenanu. Ini juga repot karena dampak ikutan lainnya pasti ada bagi begitu banyaknya pelintas yang menunggu dijemput. Mereka pasti kelaparan, sakit dan timbul masalah baru lagi. Petugas medis saja tidak ada biaya untuk makan minum, apalagi banyaknya pelintas yang menunggu jemputan. Pemerintah perlu memperhatikan ini. Pada prinsipnya kami dari Komisi III DPRD TTU mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya pemberantasan virus corona yang kian mewabah, namun dengan satu catatan harus sesuai SOP yang berlaku. Bupati tolong buat SK untuk petugas medis kecamatan di sana”, pinta Alisiono.<\/p>\n
Informasi terbaru yang diterima media ini melalui Kepala Desa Oeperigi, Silvester Berkanis bahwa Senin (18\/05\/2020) malam, tim gugus Covid Kabupaten telah turun ke lokasi mengatasi beberapa kendala yang dihadapi.<\/p>\n
“Barusan sore tadi tim Gugus Covid Kabupaten sudah datang ke Oeperigi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi. Masalah penerangan, tunggakkan pembayaran air bersih dan tenda posko sudah aman. Baik hutang kali lalu dan kedepannya sudah ada anggarannya”, singkat Berkanis tanpa menerangkan bagaimana nasib para petugas di Kecamatan yang masih bekerja tanpa SK.<\/p>\n