Laporan Frans Watu
\nJakarta, NTTOnlinenow.com – Kepala Sekrerariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan _underpass_ Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat.<\/p>\n
Pagi ini, Minggu 26 Januari 2020, Heru mengatakan kepada Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden agar pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berpolemik dalam masalah banjir.<\/p>\n
\u201cSaya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,\u201d ucap Heru.<\/p>\n
Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.<\/p>\n
Terkait _underpass_ Kemayoran yang sudah terbangun, tentunya telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cPasti sudah ada _design engineering_ yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,\u201d kata Heru.<\/p>\n
Untuk itu Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.<\/p>\n
\u201cSaya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,\u201d ujar Heru.<\/p>\n
Sebelumnya, kepada media saat ditanya terkait banjir di _underpass_ Kemayoran, Sabtu, 25 Januari 2020, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).<\/p>\n