Oleh Joseph Franky L. Bere
\nUndang – Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia, termasuk untuk warga Indonesia di Kabupaten Belu. ( Pasal 27 ayat 2, UUD 1945, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan
\nDaerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
\nTKI asal Kabupaten Belu di luar negeri).<\/p>\n
Ditengah hingar – bingarnya gejolak dan masalah ketenagakerjaan yang timbul di negeri ini, tidak terkecuali yang sempat menimpa juga warga Belu yang sementara berkiprah untuk perbaikan nasib dengan bekerja di luar daerah atau luar negeri pada kurun waktu sebelum terbitnya produk hukum Peraturan Daerah Kabupaten Belu
\ntentang Pengaturan Ketenagakerjaan bagi warga penduduk Belu Tahun 2013, maupun selang waktu 2013 sampai dengan Tahun 2016.<\/p>\n
Hingar – bingar tersebut serta masalah ikutannya ialah tumpuan – tumpuannya pada berbagai masalah pokok yang mendasar, yang intinya ialah minimnya pengetahuan dan ketrampilan calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia. Sehingga hal ini kiranya menjadi pemicu dan pintu masuk bagi munculnya fenomena
\ntragis tidak terelakan dan harus dihadapi tenaga kerja Indonesia, terjadinya perlakuan – perlakuan
\nyang tidak manusiawi hingga ke tingkat taruhan nyawa di Negara pengguna jasa mereka.<\/p>\n
Pemerintah Kabupaten Belu nampaknya menyadari betul akan permasalahan untuk
\nditangani dan dikelolah secara baik sejak dini, sehingga tidak berbuntut pada suatu kesudahan
\nyang tragis, melainkan diarahkan lebih kepada bagaimana mengembangkan sumber daya
\nmanusia yang handal sehingga diharapkan mampu memberi nilai tambah, kepada upaya
\nperbaikan kesejahteraan individu dan masyarakat karena berperan sebagai sumber devisa, tidak
\nhanya bagi Negara tetapi juga pembangunan daerahnya sendiri.<\/p>\n
Obsesi Pemerintah Daerah seperti ini dilansir sekilas di atas sepertinya melandasi terbentuknya sebuah Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Belu (KPTKI) pada tahun 2016 yang lalu, dengan tugas
\nkhusus bekerjasama dengan lintas sektoral dengan institusi terkait dan masyarakat segera
\nmenangani dan menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia Kabupaten Belu pada seluruh
\ntingkatannya.<\/p>\n
maka sejak itu lebih kurang telah berupaya maksimal melakukan fungsi – fungsi perlindungan
\ntenaga kerja Indonesia kita, baik rutin maupun operasional, dan selalu bermitra dengan Dinas
\nTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu serta pihak \u2013 pihak pengerah tenaga kerja
\nIndonesia swasta yang ada di daerah ini.<\/p>\n
Untuk pengembangan kedepan agar semakin terfokus pada sasaran positif sebagaimana
\nyang disignalir diatas, Komisi memandang perlu untuk memberikan beberapa pertimbangan
\nsekaligus usul – saran kepada Pemerintah Kabupaten Belu melalui leading sektor Dinas
\nKetenagakerjaan setempat, berupa pengembangan fungsi – tugas perlindungan ke arah
\npeningkatan yang sejauh ini kewenangan tugas – tugas komisi tersebut masih sangat terbatas
\nkarena fokusnya hanya untuk penanganan kondisi – kondisi represif atau darurat.<\/p>\n
Oleh karena itu komisi mengarahkan penajaman – penajaman tugas yang diarahkan kepada ruang lingkup
\nrangkaian menyeluruh dan komperhensip sebagai suatu sistem yang benar – benar terpadu.
\nAsusmsi kami ialah bahwa tahap awal penyiapan sumber daya manusia ketenagakerjaan adalah
\nurgen sebagai tindakan preventif – arif karena menentukan kualitas akhir perjalanan karier
\nseorang tenaga kerja Indonesia yang berhasil.<\/p>\n
Demikian gambaran umum selintas Pengelolaan Ketenagakerjaan Kabupaten Belu yang dapat kami sampaikan semoga mendapatkan tanggapan yang baik, paling tidak meminimalisir persoalan dan memperbesar manfaat bagi tenaga kerja Indonesia khusus di Kabupaten Belu tercinta.
\nJoseph Franky L. Bere, SH. MH\/ Wakil Ketua KPTKI Kabupaten Belu<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh Joseph Franky L. Bere Undang – Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":29572,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n