Kupang, NTTOnlinenow.com – Dalam Rapat kunjungan kerja antara anggota Komite III DPD RI dengan Pemprov NTT, terungkap bahwa angka penyandang disabilitas di NTT masih cukup tinggi, mencapai 38.650 orang. Dari jumlah itu, hanya 6.133 orang yang sudah terdata dan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201c6.133 penyandang disabilitas yang terdata dan mendapatkan bantuan dana tunai sebanyak Rp 300.000 perbulan dari Kementerian Sosial,\u201d terang kepala Dinas Sosial Provinsi NTT.<\/p>\n
Kendala utama penanganan penyandang disabilitas di NTT adalah minimnya anggaran yang tersedia. \u201cBisa Bapak dan Ibu senator bayangkan, tenaga kesejahteraan penyandang disabilitas yang bertugas untuk menangani dua sampai tiga kabupaten yang jaraknya lumayan jauh, hanya digaji sebesar 500.000 rupiah perbulan. Sementara itu, gaji para pendamping penyandang disabilitas juga hanya digaji sebesar dua juga setengah perbulan. Padahal mereka direkrut dan digaji oleh Kementerian Sosial,\u201d<\/p>\n
Kecilnya pendapatan tenaga pendamping dan tenaga kesejahteraan penyandang disabilitas ini tidak sebanding dengan tuntutan kerja yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, Pemprov NTT meminta agar para senator anggota Komite III bantu menyuarakan masalah ini kepada Pemerintah pusat.<\/p>\n
Karena keterbatasan dana yang tersedia, Dinas Sosial NTT selama ini masih fokus pada pemberian makanan penyandang disabilitas yang tinggal di panti-panti. Adapun pembekalan keterampilan yang diberikan, masih terbatas pada keterampilan menjahit dan memasak.<\/p>\n
Rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Pemprov NTT berlangsung di kantor gubernur pada Selasa (12\/11\/19) dengan dua agenda, yaitu mengawasan atas pelaksanaan undang-undang kepariwisataan dan undang-undang penyandang disabilitas. Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam dari pukul 10.00 WITA tersebut, delegasi Komite III dipimpin oleh Evi Apita Maya, senator dari NTB.<\/p>\n