Kupang, NTTOnlinenow.com – DPRD Kota Kupang melalui Komisi Satu, minta Pemerintah Kota Kupang segera menghentikan perekrutan Pegawai Tidak Tetap, (PTT) secara terbuka. Pasalnya masih banyak tenaga sukarela di Kelurahan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, atau Pustu, dan Guru, yang bekerja tanpa upah yang layak, sehingga mereka yang harus diprioritaskan diangkat menjadi PTT dilingkup Pemerintah Kota Kupang.<\/p>\n
Demikian dikatakan, Anggota Komisi Satu DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, dalam Kunjungan kerja Komisi satu di Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, atau BKPPD, Jumat 8 November 2019.<\/p>\n
Menurutnya, Pemeritah Kota Kupang harus memprioritaskan penerimaan PTT dari tenaga sukarela, seperti, guru dan kesehatan, karena mereka sudah mengabdikan diri mereka untuk melayani masyarakat, dan mendidik murid sekolah, sehingga mereka harus menjadi skala prioritas dari pemerintah untuk direkrut menjadi PTT.<\/p>\n
Hal yang sama juga disampaikan, Ketua Komisi Satu Yuvensius Tukung. Menurutmya, tenaga sukarela yang selama ini mengabdi tanpa dibayar sepeserpun oleh pemerintah, harus direkrut menjadi tenaga PTT, Apalagi mereka juga sudah mempunyai pengalaman, dan rata-rata dari mereka juga mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga pemerintah harus mengakomodir mereka sebagai tenaga PTT.<\/p>\n
Sementara itu, Sekertaris BKPPD Kota Kupang, Heni Lukas mengaku, usulan Komisi satu akan dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Kupang untuk merekrut tenaga sukarela yang berada di Puskesmas, Pustu, sekolah, dan Kelurahan.<\/p>\n
Namun yang jadi kendala, kata Heni Lukas, pihak BKPPD, belum mempunyai database menyangkut jumlah tenaga yang mengabdi di sekolah, puskesmas, dan kelurahan. Untuk itu, pihak BKPPD akan menyurati kepada pihak terkait untuk mengirimkan data jumlah tenaga sukarela yang mengabdi, agar bisa menjadi database di BKPPD.ntt-02<\/p>\n