Kupang, NTTOnlinenow.com – Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Aba Maulaka meminta birokrasi dan badan layanan umum di NTT agar membuka diri dan memberi akses informasi seluas – luasnya kepada publik. Birokrasi jangan sampai menutup diri, apalagi informasi tersebut memang wajib untuk diketahui masyarakat. Beda halnya kalau oleh undang-undang informasi tidak boleh diketahui publik.<\/p>\n
“Birokrasi harus melayani permohonan publik terhadap apa yang direnacanakan, dikerjakan dan apa saja hasil yang sudah kita capai, dan apa partisipasi publik terhadap program kegiatan yang kita lakukan. Itulah esensi keterbukaan informasi publik,” jelas Aba Maulaka, pada temu media bersama anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT, di Aula Dinas Kominfo Kupang, Jumat (11\/9\/2019).<\/p>\n
Menurutnya Kehadiran KIP NTT merupakan komitmen gubernur dan wakil gubernur NTT untuk mendukung visi NTT Bangkit melalui reformasi birokrasi dengan mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan publik oleh badan publik di wilayah itu.<\/p>\n
Dia berharap dengan terbentuknya KIP NTT ini diharapkan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesadaran masyarakat mendapat informasi merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh badan publik.<\/p>\n
Sebagai lembaga yang independen KIP NTT memiliki peran strategis yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik, selain itu KIP NTT dapat melaksanakan peran kemitraan dalam proses advokasi dan literasi tentang keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di NTT.<\/p>\n
Untuk itu, agar dapat berjalan dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Aba Maulaka berharap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyiapkan informasi publik yang benar dan tidak menyesatkan.<\/p>\n
KIP NTT miliki lima Komisioner, diantaranya adalah Pius Rengka, Agustinus Bole Baja, Daniel Tony, Marianti Luturmas Adoe, dan Iksan Pua Upa.<\/p>\n