Kupang, NTTOnlinenow.com – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau Dukcapil Kota Kupang, Agus Ririmase mengaku lambannya pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Eletronik, atau KTP-E diakibatkan karena ketersediaan blanko di Kementerian masih terbatas. pasalnya, Setiap kabupaten-Kota di Indonesia hanya dijatah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 500 keping per bulannya.<\/p>\n
“Kami hanya dapat Jatah 500 keping blangko setiap bulannya dari Kemendagri,” kata Agus Ririmase kepada wartawan di Kupang, Kamis (26\/9\/2019).<\/p>\n
Agus Ririmase, mengatakan, saat ini permintaan masyarakat Kota Kupang akan kebutuhan KTP-E sangat banyak, namun pihak Dukcapil tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, kata Ririmase, blanko yang teesedia sangat terbatas sementara permintaan masyarakat terus bertambah setiap harinya. Jadi permintaan pelayanan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan blanko.<\/p>\n
“Bagaimana pelayanan bisa berjalan baik jika ketersediaan blanko hanya ada 500 keping, itu pun didapat perbulan, sementara permintaan sehari bisa mencapai 200 sampai 300 keping,” katanya.<\/p>\n
Ririmase mengaku, kebijakan kementerian untuk mengatasi masalah kekurangan blanko adalah dengan mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP-E. Fungsi surat keterangan ini sama dengan KTP-E, hanya berbeda karena belum dicetak dalam bentuk KTP-E.<\/p>\n
Jadi, Kata Ririmase, untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kami membuatkan surat keterangan pengganti KTP-E, sesuai dengan arahan kementerian, jadi masyarakat bisa menggunakan surat keterangan ini sembari menunggu pencetakan KTP-E, fungsinya sama, karena data penduduk sudah terdaftar.<\/p>\n
Menurut Ririmase, dengan terbatasnya blanko KTP-E ini juga ada beberapa kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Dukcapil, yaitu terbatasnya anggaran pengambilan blanko. Pasalnya, blanko KTP-E merupakan dokumen negera yang tidak bisa dikirim menggunakan jasa pengiriman, melainkan harus dijemput langsung.<\/p>\n