![\"\"](\"http:\/\/www.nttonlinenow.com\/new-2016\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/theomanek.jpg\")
<\/p>\nLaporan Yansen Bau
\nAtambua, NTTOnlinenow.com – Kelangkaan BBM jenis solar di Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL terjadi sejak dua bulan lalu.<\/p>\n
Sesuai pantuaun NTTOnlinenow.com di beberapa SPBU dalam wilayah kota Atambua hingga Rabu, (4\/9\/2019) pagi kelangkaan solar masih berlangsung.<\/p>\n
Seperti di SPBU Wekatimun, Kelurahan Umanen, antrian kendaraan truk yang diduga milik beberapa perusahaan (kontraktor,red) masih terjadi. Kondisi antrian itu berlangsung setiap hari.<\/p>\n
Terhadap hal itu, Ketua Komisi III DPPR Belu Theodorus Seran Tefa yang akrab disapa Theo Manek menuturkan, sesuai kondisi riil yang terjadi di lapangan bahwa, Pemerintah belum mampu membuat pemisahan terhadap pengambilan BBM baik mobil swasta maupun mobil pribadi yang harus disubsidi oleh pemerintah.<\/p>\n
“Terkait dengan persoalan ini, kita minta SPBU yang bertugas untuk melayani perusahaan-perusahaan swasta itu dioptimalkan,” kata dia.<\/p>\n
<\/p>\n
Terkait dengan pengawasan Politisi Partai Golkar itu meminta supaya pemerintah, yang selama ini tahun-tahun sebelumnya melakukan pengawasan kontinyu tapi kondisi riil hampir tidak ada pengawasan.<\/p>\n
Menurut dia, harus menggerakan semua aparat dalam hal ini mungkin Satpol PP atau bagian ekonomi melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara serius di SPBU.<\/p>\n
“Karena hasil pantauan kita selama ini tidak ada pengawasan. Kita berharap Pemerintah juga serius sehingga tidak merugikan masyarakat banyak. Termasuk didalamnya melakukan pengawasan terhadap mobil-mobil dari luar negara, harus disiapkan fasilitasnya sehingga lebih terarah tidak merugikan masyarakat Belu,” tandas Manek.<\/p>\n
Saat ditanya mobil perusahaan proyek tidak mengambil BBM industri tapi subsidi di SPBU sehingga terjadi kelangkaan solar, dia tegaskan, harus optimalkan kembali SPBU khusus untuk kendaraan swasta.<\/p>\n
Sehingga lanjut dia, hal itu tentu bisa mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga tidak tumpang tindih dan normal kembali stock solar di SPBU.<\/p>\n
“Ya, kalau selama pemerintah tidak mampu lakukan pengawasan, forkopimda itu jelas tugasnya bisa lakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk lakukan tingkat pengawasan. Kita gimana seperti itu,” pungkas Manek kepada awak media.<\/p>\n