Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT berharap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada sembilan kabupaten yang digelar tahun 2020, sudah ditandatangani pada Agustus 2019.<\/p>\n
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (17\/8\/2019).<\/p>\n
Jemris mengatakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditanggung masing-masing daerah. Salah satu item yang perlu mendapat anggaran pemilu kepala daerah adalah Bawaslu. Saat ini Bawaslu di sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pemilu kepala daerah 2020 mendatang sudah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada pemerintah kabupaten masing-masing.<\/p>\n
“Kita berharap pemerintah sembilan kabupaten segera meresponnya yang nantinya ditindaklanjuti dengan NPHD pada Agustus ini,” kata Jemris.<\/p>\n
Ia mengungkapkan, kalau NPHD sudah ditandatangani, maka sudah diketahui total anggaran yang dialokasikan. Dengan demikian, Bawaslu mulai menjalankan tugasnya sesuai tahapan pemilu kepala daerah yang ditetapkan.<\/p>\n
“Kita harapkan tahapan pemilu kepala daerah yang dimulai pada September 2019 ini, anggaran yang dialokasikan sudah tersedia,” papar Jemris.<\/p>\n
Tentang total anggaran yang dibutuhkan Bawaslu sembilan kabupaten itu, ia menyampaikan, belum bisa diketahui. Karena belum ada pembahasan bersama pemerintah. Namun diharapkan, anggaran yang dialokasikan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bawaslu.<\/p>\n
“Rata-rata besaran dana pemilu kepala daerah setiap kabupaten berbeda, karena disesuaikan dengan sejumlah penilaian,” ujar Jemris.<\/p>\n
Pada kesempatan itu ia meminta pengertian baik dari pemerintah kabupaten penyelenggara pemilu kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan digelontorkan lebih awal. Karena pengalaman yang terjadi sebelumnya, ada kabupaten yang baru memastikan anggaran ketika tahapan pemilu kepala daerah sudah berjalan. Akibatnya, pengawasan tidak berjalan maksimal sesuai dengan apa diharapkan.<\/p>\n
Pada tahun 2019 mendatang, ada sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pemilu kepala daerah serentak. Sembilan kabupaten itu yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Timur, Sumba Barat, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), dan Sabu Raijua. Rencananya, pemilu kepala daerah serentak di sembilan kabupaten itu digelar pada September 2020.<\/p>\n