Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mendorong dan mengingatkan pemerintah bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus digerakan oleh sistem, bukan oleh keinginan dan apalagi oleh kepentingan- kepentingan individu maupun kelompok.<\/p>\n
Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo kepada wartawan di Kupang, Jumat (9\/8\/2019).<\/p>\n
Menurut Winston, sistem merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Bagian-bagian dimaksud harus saling bersinergi, terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam pemerintahan modern terutama dalam kerangka reinventing goverment diingatkan bahwa menurunnya kinerja aparatur bukan karena faktor sumber daya manusia (SDM) semata.<\/p>\n
“Reinventing government dapat terwujud apabila ada keteraturan dan ketaatan kepada sistem yang diberlakukan di tempat apartur itu berkerja atau ditempatkan,” kata Winston.<\/p>\n
Lebih lanjut ia menegaskan, upaya mewujudkan good governance, elite cupture (nepotisme, oligarki, dan korupsi), telah menjadi musuh dunia yang harus dibasmi. Pasalnya tidak sesuai dengan tuntutan pemerintahan modern serta menghambat berkembangnya profesionalisme. Oleh karena itu azas transparasi dan akuntabilitas adalah dua ciri dari pemerintahan modern yang pro-demokrasi, serta berorientasi pada hasil.<\/p>\n
“Karena semua aktivitas pemerintahan terutama proses harus dapat dikontrol rakyat, dan hasilnya pun harus dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Winston.<\/p>\n
Ia berargumen, apabila pemimpin birokrat mengabaikan sejumlah hal di atas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, akan tumbuh benalu\/parasit pada dinding sistem. Pada gilirannya sistem akan mengalami proses pembusukan, yang akhirnya akan berakibat pada kelumpuhan sistem dan kebangkrutan spiritualitas dan moral sebagai nafas dan pendorong berkembangnya profesionalitas birokrasi.<\/p>\n