Laporan Jean Alfredo Neno
\nKupang, NTTOnlinenow.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi NTT kembali bersinergi dalam menyelenggarakan jumpa media yang dikemas dalam acara Sasando Dia \u201cSANte-SANte Duduk BaOmong Deng MeDIA\u201d.<\/p>\n
Tidak hanya mengundang pers dan media, turut hadir dalam kegiatan tersebut stakeholders antara lain Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NTT, Perbankan, Asosiasi Dunia Usaha dan Akademisi.<\/p>\n
Pada penyelenggaraan kali ini, BI mendiseminasikan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) yang berisikan perkembangan ekonomi daerah dan outlook perekonomian ke depan. Sedangkan OJK memaparkan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan dan Edukasi Perlindungan Konsumen.<\/p>\n
Dalam sambutannya, Kepala KPw BI Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga menjelaskan, acara ini dirancang untuk mendekatkan para pemangku kebijakan (regulators) dengan pihak media sebagai saluran publikasi.<\/p>\n
\u201cAcara seperti ini diharapkan dapat berlangsung secara rutin dan menjadi salah satu forum untuk meningkatkan sinergitas seluruh pihak demi kemajuan Provinsi NTT\u201d, terang Tigor, Rabu (9\/10\/2019).<\/p>\n
Tidak lupa, Tigor juga memberikan sedikit paparan terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tantangan yang dihadapi Provinsi NTT ke depan. Menurut Tigor, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2019 masih belum mencapai target yang diinginkan, dimana pertumbuhan baru mencapai 5,09% dari target 7% s.d 10% yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi NTT.<\/p>\n
\u201cHal ini disebabkan oleh perlambatan konsumsi pemerintah dan kontraksi di sektor perekonomian,” katanya.<\/p>\n
Sementara itu, inflasi NTT pada triwulan I 2019 masih dibawah inflasi nasional yaitu sebesar 2,12%, dimana inflasi ini dipicu oleh tarif angkutan udara yang melonjak seiring dengan penurunan harga komoditas kelompok bahan makanan.<\/p>\n
\u201cWalaupun inflasi masih tergolong rendah, tetapi kita tidak boleh lengah untuk terus bekerja sama dalam mengantisipasi inflasi yang diperkirakan akan meningkat di akhir tahun agar target inflasi dapat terwujud,” ungkapnya.<\/p>\n
Selanjutnya, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2019 tumbuh pada kisaran 5,00%-5,40%, relatif stabil dibanding dengan realisasi pertumbuhan 2018 sebesar 5,13% (yoy). Sedangkan pencapaian inflasi diperkirakan masih pada kisaran inflasi nasional 3,5%\u00b11,0% (yoy) yakni 2,40-2,80% (yoy), turun dibanding tahun sebelumnya yaitu 3,07% (yoy).<\/p>\n
Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan terkait kondisi perbankan dari Kepala OJK Provinsi NTT, Robert Sianipar. Dia menyatakan, walaupun mengalami peningkatan, Non-Performing Loan (NPL) sebagai indikator keuangan utama masih dalam batas aman.<\/p>\n
“Peningkatan terjadi karena overfinancing yang dilakukan oleh pihak perbankan yang tidak disertai dengan repayment yang baik,” ungkapnya.<\/p>\n
Sementara itu, lanjutnya, OJK terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan kredit yang masih 1,54% dari target 11% dan membentuk sektor keuangan yang kuat, kompetitif, dan kontributif serta mampu bersinergi dengan program perekonomian yang ada.<\/p>\n
Robert juga menambahkan, perlindungan konsumen turut menjadi perhatian. OJK secara berkelanjutan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bekerja sama dengan stakeholders terkait seperti Dinas Koperasi. Peningkatan edukasi kepada masyarakat bertujuan untuk mengurangi risiko investasi ilegal yang semakin marak.<\/p>\n
\u201cSatgas Waspada Investasi Daerah (SWID) dan Layanan Call Center 154 dibuat sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan investasi ilegal\u201d, tuturnya.<\/p>\n
Dia juga menambahkan, OJK telah membentuk TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) untuk meningkatkan inklusivitas sistem keuangan daerah.<\/p>\n
Pada kegiatan yang dilaksanakan di KPw BI Provinsi NTT ini, Tigor berharap agar kerja sama yang dilakukan antara BI \u2013 OJK dan Kementerian Keuangan ataupun lembaga lainnya tidak hanya dalam lingkup kantor pusat saja, namun semangat sinergi harus dapat disalurkan hingga ke kantor perwakilan di daerah.<\/p>\n