Laporan Jean Alfredo Neno
\nKupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah daerah (Pemda) harus mempedomani jadwal dan tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sesuai amanat Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<\/p>\n
Direktur Fasilitasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, DR. Bahri, M.Si sampaikan ini pada kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 di Kupang, Senin (1\/7\/2019).<\/p>\n
Dalam paparannya, Bahri menjelaskan terkait beberapa perubahan dalam penyusunan APBD tahun 2020. Dia juga menegaskan sejumlah hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2020.<\/p>\n
“Penyusunan program harus disesuaikan dengan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi, pemantapan ketahanan pangan energi dan lingkungan hidup serta stabilitas keamanan nasional,” kata Bahri.<\/p>\n
Selanjutnya, Bahri menjelaskan beberapa perbedaan teknis tentang penyusunan APBD Tahun 2020 yang dirangkum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019. Secara umum, terdapat perubahan struktur perencanaan dan penganggaran jika dibandingkan dengan ketentuan tahun sebelumnya.<\/p>\n
Sementara Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, perlu mewujudkan penganggaran yang efisien, berorientasi pada hasil kerja.<\/p>\n
“Ada tiga dimensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga dimensi itu adalah dimensi ideal, dimensi realistis dan dimensi fleksibilitas,” kata Nae Soi.<\/p>\n
Menurutnya, dimensi ideal berorientasi pada hasil kerja (outcome) sesuai ketentuan norma, sedangkan dimensi realistis memperhatikan perkembangan yang dinamis. Sedangkan, dimensi fleksibilitas menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten\/kota.<\/p>\n