Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan banyak investasi untuk kemajuan daerah berbasis kepulauan itu. Meski begitu, investor yang dibutuhkan adalah yang punya komitmen memperhatikan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Wakil Gubernur NTT, Josef\n Nae Soi sampaikan ini dalam Rapat Temu Investor sekitar Kawasan \nPemukiman Transmigrasi di Kupang, Rabu (10\/4\/2019). Kegiatan ini \ndifasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi \nKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).<\/p>\n\n\n\n
“Tentu\n saja kita akan mengundang investor ke sini. Investor tentu ingin \nmencari keuntungan, itu tidak bisa dihindarkan. Tapi kami dengan tegas \nmengatakan, siapa pun yang menanamkan modalnya di NTT harus perhatikan \nmasyarakat di sekitarnya. Investor kita suruh masuk, tapi masyarakat \nharus diseimbangkan dalam hak-haknya maupun sebagai aset produksi dalam \nperusahaan,” tegas Nae Soi. <\/p>\n\n\n\n
Menurut Nae Soi, dengan Pariwisata \nsebagai sektor andalan penggerak ekonomi, NTT bertekad untuk \nmenyumbangkan sesuatu bagi kebutuhan nasional. Dalam perspektif ini, NTT\n mengembangkan revolusi hijau dan revolusi biru. Salah satu revolusi \nbiru adalah pengembangan garam. Tujuan keduannya adalah kemakmuran \nsebesar-besarnya untuk masyarakat. Kami mengundang sebanyak mungkin \ninvestor untuk masuk ke NTT.<\/p>\n\n\n\n
“Investor diharapkan memperhatikan \nprinsip simbiosis mutualisme, saling menghidupkan. Kita butuhkan \ninvestor, tapi rakyat juga butuhkan kemakmuran dan menjaga lingkungan. \nAlam harus dijaga. Karena itu khusus untuk tambang, minta maaf saja, \nkami melakukan moratorium bagi tambang galian seperti emas, mangan \nkarena akan ganggu kelestarian alam dan tidak sesuai dengan semangat \nkami untuk kembangkan pariwisata,” jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Dia menyatakan, \nPemerintah Provinsi NTT bertekad memberikan kepastian hukum kepada para \npengusaha. Permasalahan- permasalahan terkait investasi seperti lahan \ndan sebagainya harus bisa difasilitasi dengan baik agar dapat \nmengakomodir kepentingan investor dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
“Kami sangat \npaham bahwa dunia usaha sangat membutuhkan kepastian hukum. Teman-teman \npengusaha tak perlu takut, kita berkomitmen untuk memberikan kepastian \nhukum ini,” kata Nae Soi.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, lanjut Nae Soi, pihaknya \nakan koordinasikan hal tersebut dengan para para kepala daerah tentang \nhambatan- hambatan yang dihadapi. Prinsipnya adalah “bonum commune \nsuprema lex” atau kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi.<\/p>\n\n\n\n
“Kalau\n ada aturan yang hambat kesejahteraan umum, maka harus utamakan bonum \ncommune. Termasuk kami akan mencabut perusahaan yang sudah dapat HPL, \ntapi tidak memanfaatkannya,” tandas Nae Soi.<\/p>\n\n\n\n
Direktur Jenderal \nPengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Kementerian Desa PDTT, H.M\n Nurdin mengatakan, dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi \nmelalui konsep Kota Mandiri Terpadu (KMT), Kementerian PDTT melakukan \nkerja sama dengan Pihak Ketiga dengan pola investasi. Tujuannya untuk \nmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan membuka\n lapangan kerja bagi masyarakat. <\/p>\n\n\n\n
“Di kawasan transmigrasi, ada \nkawasan-kawasan sisa yang disebut lahan-lahan cadangan atau lahan sisa \nyang belum termanfaatkan. Lahan-lahan inilah yang kita kerjasamakan \ndengan investor melalui sistem HPL (Hak Pengelolahan Lahan), di mana \nperusahan mengusahakan komoditi-komoditi mereka sekaligus \nmensejahterakan masyarakat transmigran di sekitar kawasan, serta \npengembangan infrastruktur di daerah tersebut,” ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Dia \nmengungkapkan, sejumlah kendala yang dialami yaitu kurangnya minat warga\n lokal untuk menempati Satuan Pemukiman (SP) baru tersebut. Padahal, \nkawasan ini sangat potensial untuk jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.<\/p>\n\n\n\n
“Ada\n pikiran supaya para TKI asal NTT yang pulang itu bisa memanfaatkan \npotensi ini. Kesulitan lainnya yaitu soal perizinan dari pemerintah \ndaerah, agar bisa difasilitasi untuk dicarikan jalan keluarnya,” \npaparnya.<\/p>\n\n\n\n
Pimpinan PT Tamaris Garam Nusantara, Rusni Kartina \nmengungkapkan kesulitan yang dialami adalah terkait lamanya proses dan \nrumitnya mendapatkan perizinan dari pemerintah daerah. <\/p>\n\n\n\n
“Kami \nmengharapkan pemerintah provinsi untuk melakukan fasilitasi. Kesulitan \nlainnya adalah terkait sosialisasi bersama masyarakat adat. Kami tentu \nsangat menghargai dan menjunjung tinggi kearifan lokal seperti ini, \nnamun kami punya target produksi. Kami mengharapkan forum diskusi ini \nbisa menghasilkan jalan keluar terbaik. Dukungan dari pemerintah dalam \nhal kebijakan dan legalitas sangat kami harapkan,” jelas Rusni.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
Laporan Jean Alfredo NenoKupang, NTTOnlinenow.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan banyak investasi untuk kemajuan daerah berbasis kepulauan itu.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23554,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n