Politik tanpa hoax sulit, agak utopia. Praktisnya hoax merupakan bagian dari political game yang juga terjadi di berbagai negara pada era post-truth. Hoax bisa berkembang pada negara di dunia yang trennya bebas dan berbeda pada negara otoriter. Hoax pada zaman sekarang ini jauh lebih aman daripada operasi subuh, money politics dan juga cukup murah.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pengalaman internasional, Donald Trump kerap disebut biangnya hoax, setelah pemilihan presiden tahun 2016 saat itu. Hal itu membuktikan penggunaan hoax berhasil untuk meraih kekuasaan. Selama ini fenomena hoax kerap menyerang mayoritas. Dalam pemilu di Amerika yang mayoritas masyarakatnya tidak suka rasisme, diteror dengan isu-isu yang menyerang mayoritas.<\/p>\n\n\n\n
Pun isu surat suara juga pernah terjadi di Amerika di negara bagian Ohio. Yang menyebarkan bukan New York Times, tetapi Christian Times, dengan mengunakan nama-nama yang berbau agama. Di Indonesia pun juga memakai kultur. Bahkan pada penggunaan microphone yang dipakai Hillary Clinton juga menjadi isu, itu pula yang terjadi di Indonesia. Sehingga, hoax itu copy paste. <\/p>\n\n\n\n
Banyak yang menganggap keberadaan UU ITE sebagai alat melawan hoax. Itu salah. UU ITE dibuat tahun 2008. UU ITE tidak mampu melawan hoax. Saya seringkali dilibatkan (sebagai) saksi ahli, tetapi kenyataannya UU ITE tidak mampu. Karena UU ITE tidak bicara hoax, pun ada hanya di Pasal 28 ayat 1. Itu pun hoax yang merugikan konsumen. Akhirnya yang terjadi, polisi menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1946, soal pidana yang ada pada pasal 14 hoax, yakni kabar bohong untuk memunculkan\/menerbitkan keonaran. UU ITE sendiri lebih mengatur penghinaan terhadap orang.<\/p>\n\n\n\n
Hoax di WhatsApp memang trennya, termasuk yang terjadi di Brazil melalui WhatsApp. Saat ini, Bawaslu tidak bisa masuk ke WA karena dalam ranah privat. Tetapi, sekarang kita kerjasama dengan WhatsApp, dengan membatasi forward sampai lima pengguna. <\/p>\n\n\n\n
Orang yang menyebarkan hoax akan kesulitan di masa depan. karena akan menunjukan reputasinya. Saat ini sudah diberlakukan, jika ingin jadi PNS nanti akan dilihat medsosnya. Bahkan nanti kalau sudah kerjasama dengan big data, bisa membuka rekam jejak. One day, para pelaku kejahatan akan ketahuan.<\/p>\n\n\n\n
Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ada peningkatan tajam jelang Pilpres dalam cuitan warganet dan ini luar biasa. Dibandingkan pada Januari 2019 hanya 1 juta cuitan, sekarang sudah mencapai 5-6 juta cuitan. Ada tingkat kenaikan yang luar biasa. Fenomena yang menarik adalah kenaikan jumlah netizen perempuan dalam kontestasi pilpres. Yang semula hanya di bawah 25 persen, saat ini sudah mencapai 35-40 persen, bahkan saat Debat Pilpres mencapai hampir 40 persen. Dan saat debat, cuitan antara 75-80 persen merupakan respon dari kalangan milienial.<\/p>\n\n\n\n Fenomena hoax antara tahun 2012-2018, ramai antara 2012-2015, kemudian sempat sepi. Kemudian antara tahun 2016 sampai 2017 awal kembali naik. Setelah itu, antara tahun 2017-2018 hoax menurun dan meningkat tajam pada awal tahun 2019. <\/p>\n\n\n\n Meski begitu, banyak warganet yang mengutarakan keresahan terhadap hoax, mencapai 200-300 ribu cuitan dari 10 ribu akun manusia menyatakan tidak suka hoax, bahwa masyarakat tidak suka hoax. <\/p>\n\n\n\n Trending Topic menjadi perhatian dari netizen yang sering diidentikan dengan keberadaan akun robot. Namun, buzzer dari akun mesin, sebelum kebijakan Kominfo, bisa besar sekitar 50 persen saat live. Meski begitu, setelah adanya kebijakan Kominfo, tinggal 4 persen dibanding akun manusia. Namun, belakangan mulai naik lagi, buzzer dari akun robot meningkat 6-7 persen.<\/p>\n\n\n\n Netizen mengambil hoax yang seksi. By design, bisa jadi, ada isu yang sifatnya sekali selesai. Isu hoax yang paling banyak di Twitter sifatnya momentum.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Banyak media yang baru, ambil jalan pintas dengan mengorbankan nilai-nilai mulia jurnalisme. Sedangkan saat ini, jurus yang paling banyak digunakan media daring adalah clickbait. Sebenarnya, clickbait tidak berdosa, sepanjang tidak bergerak dari substansi pemberitaan. Yang bermasalah kalau judul bombastis dan tidak sesuai dengan isinya.<\/p>\n\n\n\n Banyak media mainstream saat ini yang jadi ikut membuat hoax, contohnya saat demo guru-guru di Istana, yang diberitakan adanya guru yang meninggal. Padahal, kenyataannya guru-guru tersebut meninggal dalam perjalanan. Selain itu juga seperti kasus terorisme di Sarinah yang dikabarkan juga terjadi di lain tempat, seolah-olah masih terjadi dan terkait.<\/p>\n\n\n\n Harus diakui, banyak pelaku media yang gaptek. Bahkan, saat ini tren di media ambil trending topic di media sosial sekitar 85 persen. Banyak \u201cpreman komunikasi\u201d yang menginduk ke media sosial, maka bising akan naik. Karena itu, jurnalisme harus balik ke khittah, karena jurnalisme yang penting adalah verifikasi. Verifikasi (artinya adalah) perlu diperiksa lagi kebenarannya.<\/p>\n\n\n\n Kuncinya, di publik harus diperkuat untuk lebih waspada. Hoax bagi pelaku hanya urusan politik, tetapi bagi publik adalah masa depan. Karena itu, jangan gampang menekan jempol.<\/p>\n\n\n\n Politisi Partai Nasdem, Tina Talisa:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Politik dan hoax tak bisa dipisahkan dari tiga unsur politik, yakni power, people, dan game. Dalam kompetisi sering dilakukan hal yang tidak benar.<\/p>\n\n\n\n Di Indonesia sangat dekat dengan politik soal hoax; ada hoax soal kesehatan, industri dan politik pascakebenaran hubungannya erat dengan hoax. Saya paling concern soal PKI, karena isu ini konsisten terjadi tiap bulan. Bisa dibandingkan pada tahun 2008, saat Obama terpilih, sewaktu saya masih menjadi wartawan dan melihat kali pertama hoax isu SARA di Amerika pada masa Obama. <\/p>\n\n\n\n Kemudian isu Obama sebagai muslim kembali dimainkan tahun 2012. Bahkan, sekitar 17 persen orang Amerika percaya Obama melakukan praktik keislaman. <\/p>\n\n\n\n Serangan hoax juga terjadi kepada Jokowi dari 2014. Ini membuktikan hoax menjadi cara jitu dalam politik untuk pilpres. Kalau di pemilihan legislatif tidak begitu. Pengalaman saat datang ke dapil, di Rancaekek ada pertanyaan riil. Konstituen meminta penjelasan apakah azan akan dilarang? Apakah LGBT akan dilegalkan? (Apakah) Kemenag dibubarkan?<\/p>\n\n\n\n Padahal sudah disampaikan oleh Maruf Amin saat debat capres. Saya sendiri ikut resah, karena sudah menjadi konsumsi dalam diskusi di WhatsApp dan Facebook. Apalagi daerah pemilihan saya, rata-rata pengguna Facebook di Dapil II Jabar. Hampir semua orang punya akun FB.<\/p>\n\n\n\n Saat ini, terkesan media mainsterema disetir medsos, karena ingin banyak traffic dan pageviews. Dibutuhkan gatekeeping yang sangat kuat. Hal ini juga menyebabkan adanya golput. Selama ini, ada dua golput; yang pertama karena ideologi dan kedua soal teknis. Golput ideologis terbentuk karena hoax, kalau teknis karena persoalan kepindahan dan administrasi. <\/p>\n\n\n\n Politisi Partai Demokrat, Annisa Tyas Palupi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Saat ini money politics terganti dengan hoax. Namun saya merasakan medsos (juga) menaikan popularitas saya di dapil saya. Setelah (jadi) caleg, melalui medsos memang sangat membantu. Namun pernah ada peristiwa yang saya alami di Makassar, saat itu ada pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan data pribadi saya untuk menyebarkan kampanye negatif. Tentunya ini adalah cara untuk black campaign. <\/p>\n\n\n\n Kemajuan teknolgi dengan adanya medsos sangat murah dan bisa menyebarkan siapa kita. Apalagi saat ini kita tidak usah menunggu, karena informasi bisa masuk ke khalayak luas dan publik.<\/p>\n\n\n\n Keberadaan UU ITE yang straight to the point menurut saya, sebagai solusinya, selain keberadaan pasal karet UU ITE. (Selain itu) Perlu mengajarkan ke masyarakat untuk membuat konten-konten yang positif.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jakarta, NTTOnlinenow.com – Dalam rangka ulang tahun ke-5, Suara.com menggelar launching 5 portal Suara Regional sekaligus Talkshow “Politik Tanpa Hoax”.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23282,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"\n![\"\"](\"http:\/\/www.nttonlinenow.com\/new-2016\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/suaracomultah1.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n