Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik tapi telah melakukan perekaman, bisa menggunakan surat keterangan (Suket) untuk memberi hak suaranya di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara, 17 April 2019 mendatang.<\/p>\n\n\n\n
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawasu) NTT, Baharudin Hamzah sampaikan ini ketika tampil sebagai narasumber pada kegiatan Bimtek Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi NTT di Kupang, Jumat (29\/3\/2019).<\/p>\n\n\n\n
Dia menjelaskan, aturan mengatur secara tegas bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya adalah mereka yang telah memiliki KTP elektronik. Namun realita membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik walaupun sudah melakukan perekaman. Padahal mereka juga sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan, yakni pemilih yang sudah melakukan perekaman KTP, bisa menggunakan suket dari Dinas Kependudukan untuk memberikan hak suaranya di TPS,\u201d kata Baharudin.<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut dia menyampaikan, keputusan MK lainnya berkaitan dengan Pemilu serentak 2019 adalah mengurus formulir pindah memilih dan waktu perhitungan suara. Untuk mengurus formulir pindah domisili pilih (formulir A-5), sesuai aturan batas akhir pengurusan formulir A-5 yakni 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Namun MK memutuskan untuk mengurusnya hingga tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, atau pada 10 April 2019.<\/p>\n\n\n\n
Demikian juga, papar Baharudin, untuk waktu perhitungan suara di TPS. Sesuai aturan, perhitungan suara di TPS dilaksanakan satu hari pada hari pemungutan suara. Namun MK memutuskan, perhitungan suara bisa sampai pada hari berikutnya. Ini didasarkan pertimbangan bahwa surat suara yang dihitung sangat banyak, baik dalam jumlah maupun jenis.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPemilih yang memakai suket dan formulir A-5, diberi kesempatan untuk melakukan pencoblosan pada pukul 12.00 sampai 13.00 Wita. Walau demikian, yang bersangkutan hanya bisa menggunakan hak politiknya sepanjang masih ada persediaan surat suara di TPS tersebut,\u201d terang Baharudin.<\/p>\n\n\n\n
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna menjelaskan, Bawaslu telah membuat aplikasi Gowaslu, sebuah aplikasi yang disiapkan untuk membuat laporan pelanggaran pemilu berbasis online. Laporan yang disampaikan hendaknya dilengkapi dengan data diri yang resmi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMasyarakat diminta untuk tidak takut membuat laporan, karena Bawaslu bisa sembunyikan identitas pelapor,\u201d tandas Jemris.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Jean Alfredo NenoKupang, NTTOnlinenow.com – Masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik tapi telah melakukan perekaman, bisa menggunakan surat keterangan<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23271,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n