Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut spirit Hari Hutan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret, belum ada di benak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat.<\/p>\n\n\n\n
Devisi Media dan Komunikasi WALHI NTT, Dominikus \nKarangora sampaikan ini dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, \nKamis (21\/3\/2019).<\/p>\n\n\n\n
Menurut Dominikus, pada 21 Maret 2012, PBB \nmenetapkan hari hutan sedunia sebagai hari saling berbagi mengenai visi \nmisi kehutanan dan kaitannya dengan perubahan iklim di seluruh dunia \nserta strategi yang harus dilakukan. Selain itu penetapan hari hutan \nsedunia juga sebagai upaya membangun kesadaran publik tentang pentingnya\n hutan sebagai penyangga kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Tujuan dari penetapan hari \nhutan sedunia tentu masih jauh dari harapan sebab ekspansi kapitalis \ndalam melakukan eksploitasi terhadap hutan di Indonesia masih terus \nberjalan sampai hari ini. Bahkan tidak berhenti pada tahapan \neksploitasi, deregulasi juga menjadi langkah startegis kapitalis untuk \nmenghalkan eksploitasi. <\/p>\n\n\n\n
Benar bahwa pemerintah juga melakukan \nrevitalisasi dengan cara mengeluarkan skema Perhutanan Sosial dengan \nbentuk hutan adat. Sebab dalam pengelolahan hutan adat oleh masyarakat \nadat selalu berbasis kearifan lokal sehingga menjamin kelestarian hutan.\n Selain itu pengakuan hutan adat sebagai salah satu cara menangkal \nekspansi kapitalis pada hutan adat.<\/p>\n\n\n\n
“Namun pengakuan hutan adat \nyang selama ini diupayakan oleh masyarakat adat yang ada di NTT masih \nmengalami kendala yaitu soal peraturan daerah (Perda) masyarakat adat \ndan SK pengakuan masyarakat adat sehingga sangat memungkinkan terjadinya\n ekploitasi hutan,” ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Kendala ini saja, lanjut dia, \nmasih memungkinkan terjadinya pembabatan hutan apalagi sebelum adanya \npeluang pengajuan hutan adat oleh masyarakat adat. Contohnya hutan adat \nPubabu, masyarakat temukung (kampung adat) Polo di Desa Linamnutu, \nKecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS. Pada tahun 2003, 2006 dan \n2008 telah terjadi pembabatan hutan secara besar-besaran dengan total \n1.050 hektar. <\/p>\n\n\n\n
“Kasus ini pernah dilaporkan sebagai tindak pidana\n lingkungan namun dalam prosesnya hukumnya hanya sebatas BAP (Berita \nAcara Pemeriksaan). Selanjutnya tidak ada tindak lanjut untuk meberikan \nefek jera kepada oknum-oknum yang sedang merusak paru-parunya sendiri,” \nsebutnya.<\/p>\n\n\n\n
Sampai dengan adanya Putusan MK 35 Tahun 2012 yang \nmengeluarkan hutan adat sebagai hutan negara dan Permen Lingkungan Hidup\n 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial yang didalamnya ada hutan adat,\n NTT akhir-akhir ini masih mengalami pembabatan hutan secara \nbesar-besaran atas nama investasi. <\/p>\n\n\n\n
Dia mencontohkan, investasi \nperkebunan monokultur yang dilakukan PT. MSM di Sumba Timur empat tahun \nterakhir telah membabat hutan mau pun kawasan hutan. Di Tahun 2019 \npengrusakan hutan untuk kepentingan investasi PT. MSM terjadi lagi di \nDesa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. <\/p>\n\n\n\n
“Hal \nini tentu terjadi di depan hidung penguasa namun apakah hal ini menjadi \nbagian penting yang harus disikapi pemerintah. Tentu kita tahu \njawabannya adalah tidak, sebab masyarakat yang menolak pengrusakan itu \nsebagian dianggap sebagai kelompok provokator dan sebagiannya lagi \ndianggap sebagai kelompok yang tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam\n sejak diciptakan oleh Tuhan,” paparnya.<\/p>\n\n\n\n
“Di Kabupaten Timor \nTengah Selatan terjadi pembalakan liar oleh beberpa perusahaan. \nPengiriman kayu sonokeling tidak mengantongi izin resmi dan berada di \ndalam kawasan cagar alam,” imbuh Dominikus.<\/p>\n\n\n\n
Dia menyebutkan, \nSenin 17 Sepetember 2018 lalu, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan (AMPUH) \nyang terdiri dari WALHI NTT, PIAR NTT, LAKMAS, FAN dan IRGSC melakukan \npertemuan bersama Sekda Pemprov NTT, Dinas Kehutanan NTT, Balai Besar \nKonservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT di Kantor Gubernur NTT. <\/p>\n\n\n\n
Setelah\n AMPUH memasukkan laporan dalam pertemuan itu, Gubernur NTT mengeluarkan\n perintah pencabutan surat izin edar dan angkut kayu sonokeling untuk \nbeberapa perusahaan tersebut. Namun tindak pidana lingkungannya tidak \nberjalan. Sedangkan dua masyarakat TTU yang menebang 4 pohon kayu untuk \npembangunan rumahnya dipidanakan dan sedang dalam proses persidangan. <\/p>\n\n\n\n
“Penghancuran\n ini tentu mendapat restu dari penguasa sebab mereka mampu mengedalikan \nuntuk tidak terjadi lagi atau terus terjadi,” sebutnya.<\/p>\n\n\n\n
Dominikus\n menyatakan, akhir-akhir ini industri garam menjadi ramai \ndiperbincangkan sebab dibalik investasi itu lagi-lagi ada luka yang \ndisengajakan. Di Kabuapaten Malaka, PT. Inti Daya Kencana pun turut \nmenyumbang pembabatan hutan mangrove. Masyarakat mendesak agar perusakan\n mangrove untuk pengembangan tambak garam segera dihentikan. <\/p>\n\n\n\n
“Selain\n merusak ekosistem mangrove, lahan pertanian, peternakan dan perikanan \nmilik masyarakat pesisir pun dirusaki. Bahkan masyarakat dan media yang \nmenyampaikan protes melalui akun media sosial juga dipidanakan,” \nkatanya.<\/p>\n\n\n\n
Dikatakannya, kawasan hutan mangrove di Desa Aerabo, \nKabupaten Nagakeo tampak gundul sejak 10 tahun terakhir. Situasi ini \nsemakin parah saat pembukaan tambak ikan bandeng. Hal ini berdampak pada\n mata pencarian masyarakat yang sejak dulu menggantungkan hidupnya \ndengan ikan atau udang di hutan mangrove.<\/p>\n\n\n\n
Cerita penghancuran \nhutan ini akan terus berlanjut apabila pemerintah terus melakukan \npembangunan di hutan maupun kawasan hutan tanpa mempertimbangkan daya \ndukung lingkungan maupun daya tampung lingkungan. Penghancuran yang \nterus terjadi ini menambah catatan buruk Pemerintah dalam perlindungan \nmaupun pengolahan lingkungan hidup. <\/p>\n\n\n\n
“Spirit hari hutan sedunia \nhanya menjalar di tingkat masyarakat yang hidup masih mengenal kearifan \nlokal namun belum mengakar di kepala Gubernur NTT. Pemerintah seolah \nmenutup mata dengan cerita ini sebab pengembangan industri garam akan \nterus berlanjut,” tukasnya.<\/p>\n\n\n\n
Dia menambahkan, pembiaran terhadap \npelaku pembabatan hutan atas nama investasi menjadi sinyal baik bagi \npara investor untuk terus mengulangi kesalahan ini. “Pada titik ini kita\n patut mempertanyakan di manakah keberpihakan Gubernur? Sementara itu \nmasyarakat akan terus berhadapan dengan alat berat dan senjata. Kami \nmenunggu keberpihakan Gubernur NTT,” tandas Dominikus.
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Jean Alfredo NenoKupang, NTTOnlinenow.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut spirit Hari Hutan Sedunia yang diperingati setiap tanggal<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23100,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n