Laporan Jean Alfredo Neno
\nKupang, NTTOnlinenow.com – Beras cadangan untuk mengatasi persoalan kebencanaan yang menjadi kewenangan gubernur sebanyak 200 ton, selama lima tahun terakhir tidak terpakai karena masih bisa diatasi oleh pemerintah kabupaten\/kota dan logistik yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).<\/p>\n
Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Tini Thadeus sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (19\/11\/2018).<\/p>\n
Tini Thadeus menjelaskan, setiap tahun pemerintah mengalokasikan 200 ton beras yang menjadi kewenangan gubernur untuk mengatasi peristiwa kebencanaan, seperti bencana banjir atau gagal panen yang terjadi di kabupaten\/kota.<\/p>\n
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, beras cadangan yang menjadi kewenangan gubernur yang dititipkan di gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak dipakai, karena peristiwa kebencanaan yang terjadi masih bisa diatasi pemerintah kabupaten\/kota. Apalagi beras cadangan yang menjadi kewenangan bupati\/walikota, setiap tahun dialokasikan sebanyak 100 ton.<\/p>\n
\u201cBeras cadangan yang menjadi kewenangan gubernur, baru bisa dipakai kalau tidak bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten\/kota dengan 100 ton yang menjadi kewenangan bupati\/walikota,\u201d kata Tini Thadeus.<\/p>\n
Pada kesempatan itu dia menyampaikan, mengantisipasi bencana alam terutama pada musim penghujan tahun ini, pihaknya sejak Agustus lalu sudah mendorong logistik milik BPBD provinsi ke kabupaten\/kota. Pengiriman logistik lebih cepat dimaksud untuk mengantisipasi jika kejadian bencana alam terjadi bersamaan pada sejumlah kabupaten.<\/p>\n
Tentunya hal ini akan menjadi sulit dalam melakukan pengiriman. Karena pengalaman bencana alam pada tahun 2011 dan 2012 lalu, pihaknya sangat mengalami kesulitan melakukan penanganan karena peristiwa bencana terjadi di beberapa kabupaten dalam waktu bersamaan.<\/p>\n
\u201cAgar pengalaman tahun 2011 dan 2012 tidak terulang lagi, pengiriman logistik ke kabupaten\/kota kita lakukan lebih awal atau masih dalam rentang waktu musim kemarau,\u201d terang Tini Thadeus.<\/p>\n
Tentang jenis logistik yang telah dikirim ke kabupaten\/kota, dia mengatakan, ada beberapa jenis. Logistik yang dikirim itu antara lain, makanan siap saji, kompor, gula, teh, selimut, tikar dan beras. Namun beras yang dikirim itu, tidak termasuk dengan 200 ton yang menjadi kewenangan gubernur. Karena itu menggunakan beras cadangan gubernur, harus ada surat permintaan dari kabupaten\/ kota. Tentunya butuh waktu beberapa hari untuk memprosesnya sehingga beras cadangan provinsi itu bisa dimanfaatkan. Sedangkan beras yang disiapkan BPBD, jika terjadi peristiwa bencana langsung disalurkan kepada para korban.<\/p>\n
\u201cLogistik yang kita siapkan ini sebagai buffer stok dan bersifat darurat. Artinya, ketika ada bencana langsung disalurkan untuk membantu warga korban, tidak pakai prosedur atau mekanisme yang panjang,\u201d terang Tini Thadeus.<\/p>\n
Dia menambahkan, walau penyaluran logistik yang disiapkan BPBD tidak melalui prosedur yang panjang, tapi semua jenis logistik yang dipakai harus dilaporkan ke bupati dan BPBD Provinsi NTT. Sehingga bisa diketahui jumlah logistik yang telah dipakai dan bila ada permintaan penambahan, bisa disalurkan lagi sepanjang jenis kebutuhan yang diminta masih tersedia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Jean Alfredo Neno Kupang, NTTOnlinenow.com – Beras cadangan untuk mengatasi persoalan kebencanaan yang menjadi kewenangan gubernur sebanyak 200 ton,<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":14569,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n