Kupang, NTTOnlinenow.com – DPRD Kota Kupang meminta pemerintah Kota Kupang tidak asal mengeluarkan ijin usaha bagi Hotel dan restoran di Kota Kupang jika tidak mengurus ijin analisis dampak lalulintas (andalalin). Pasalnya kemacetan yang sering terjadi di Kota Kupang, khususnya di Jalan Timor Raya, disebabkan banyaknya hotel dan restoran yang tidak mempunyai tempat parkir yang memadai untuk menampung kendaraan yang datang berkunjung.<\/p>\n
“Coba lihat kalau ada pesta nikah, wisuda, maupun ada acara di hotel, banyak kendaraan yang diparkir diruas jalan timor raya sehingga selalu menimbulkan kemacetan,” kata Anggota DPRD Kota Kupang Adrianus Talli kepada wartawan di Kupang, Rabu (10\/10\/2018).<\/p>\n
Menurut Adi, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan ijin operasional kepada hotel dan restoran jika tidak mengantongi andalalin. Apalagi dengan perkembangan Kota Kupang yang kian pesat, maka dengan sendirinya hotel dan restoran kian menjamur. Untuk itu setiap hotel dan restoran yang dibangun harus mempunyai ijin andalalin.<\/p>\n
Selain itu, setiap restoran dan hotel juga harus menyediakan sarana parkiran yang memadai sehingga tidak dampak ikutan.<\/p>\n
“Saya kaget ketika baca di media bahwa dishub tidak pernah mengeluarkan ijin andalalin bagi banyak restoran dan hotel di jalan Timor Raya. Bagi saya ini merupakan kesalahan pemerintah yang tidak tegas terhadap izin usaha di Kota Kupanng dengan tidak memperhatikan andalalin, padahal itu yang penting bagi kelancaran lalu lintas,” kata Talli.<\/p>\n
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Alex Jewarus mengakui ada beberapa bangunan fasilitas publik yang sampai saat ini, Dinas Perhubungan belum mendapat informasi tentang kepengurusan Andalalin. Biasanya, setelah bangunan didirikan baru mengurus andalalin, padahal, sesuai aturan, andalalin harus diurus sebelum bangunan didirikan.<\/p>\n
“Misalnya Grand Milenium dan Grand Mutiara, sampai saat ini, Dinas belum menerima laporan kepengurusan izin andalalinnya. Karena kebanyakan orang membangun dahulu, baru menganalisa dampak lalu-lintasnya. Padahal sesuai aturan, sebelum bangunan dikerjakan, harus terlebih dahulu menganalisa dampak lingkungan,” katanya.<\/p>\n
Dia menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya mekanisme yang harus dilakukan sebelum mendirikan bangunan atau fasilitas publik, seharusnya, dari pengembang mengajukan ke Dinas Perhubungan untuk menganalisa dampak lalu-lintas, sebelum mendirikan bangunan.<\/p>\n
Dia mengaku, memang sampai saat ini, memang tidak ada sanksi bagi fasilitas publik yang tidak memiliki izin andalalin. Tetapi dampaknya sangat berpengaruh bagi masyarakat pengguna lalu-lintas.<\/p>\n
“Jadi misalnya ada pesta dengan undangan 1000 orang, bisa dibayangkan undangan yang datang menggunakan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, sementara kapasitas parkir yang disediakan tidak bisa menampung semua tamu, maka akibatnya akan terjadi kemacetan karena sebagian badan jalan digunakan untuk parkir kendaraan,” terangnya.<\/p>\n
Alex melanjutkan, memang sampai saat ini, belum ada pendekatan dari pihak pembangun dengan Dinas Perhubungan. Yang terakhir diurus yaitu Andalalin Lippo Plaza Kupang dan Sekolah Dian Harapan.<\/p>\n
“Jadi sangat diharapkan kesadaran semua pihak, untuk mengurus andalalin ini. Memang dirasakan tidak darurat, tetapi akan merugikan banyak pengguna jalan, yang harus menghadapi kemacetan apa bila ada acara pesta dan lainnya,” pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kupang, NTTOnlinenow.com – DPRD Kota Kupang meminta pemerintah Kota Kupang tidak asal mengeluarkan ijin usaha bagi Hotel dan restoran di<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9065,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n