Laporan Jean Alfredo Neno
\nKupang, NTTOnlinenow.com – Untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Kupang lewat dinas kesehatan, akan menganggarkan Rp 15 miliar untuk mengintegrasi orang miskin atau tidak mampu ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).<\/p>\n
Demikian disampaikam Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr Ari Wijana kepada wartawan, Selasa (9\/10\/2018).<\/p>\n
Dijelaskan, sesuai peraturan undang-undang, yang mengatakan per 1 Januari 2019 semua warga masyarakat wajib menggunakan JKN untuk menerima pelayanan kesehatan.<\/p>\n
Ari mengatakan, Dinas Kesehatan sudah memasukan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Perencanaan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2019 sudah dimasukan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk mengantisipasi per 1 Januari 2019 mendatang.<\/p>\n
Dikatakan, anggaran Rp 15 miliar tersebut ditargetkan bisa mengintegrasi 53.000 jiwa ke JKN, untuk masa satu tahun pelayanan. Jumlah ini bisa saja bertambah ataupun berkurang, tergantung data dari Dinas Sosial.<\/p>\n
“Untuk mendapatkan data orang miskin, maka Dinas Kesehatan mengambilnya dari Dinas Sosial, yang memiliki Basis Data Terpadu, dan sampai saat ini koordinasi itu terus berjalan agar masyarakat miskin bisa mendapatkannya,” kata Ari.<\/p>\n
Ari menjelaskan, untuk anggaran perubahan 2018, Dinas Kesehatan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 250 juta, untuk mengintegrasi 3000 jiwa. Jadi Rp 250 juta untuk membayar BPJS selama tiga atau dua bulan pelayanan kedepan.<\/p>\n
“Karena ini sudah masuk Oktober, maka sisa pelayanan tersisa tiga sampai dua bulan. Jadi Rp 250 juta ini, kita bayarkan untuk 3000 jiwa ini bisa terintegrasi dulu,” jelas Ari.<\/p>\n
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, mengatakan, wajib JKN tahun 2019 artinya bahwa semua pelayanan kesehatan yang menggunakan Jamkesda, dan E-KTP tidak lagi berlaku nanti.<\/p>\n
“Kami menghimbau selama beberpaa kali persidangan agar Dinas Sosial bisa memberikan data yang final, mana saja yang sudah mendapat perlindungan iuran dari BPJS yang bersumber dari APBN, dan mana yang tercover dari APBD, yang selama ini kurang lebih 14 ribu jiwa,” kata Walde.<\/p>\n
Walde mengatakan, data yang dimasukan seharusnya lebih dari 14 ribu. Karena kemungiinan, data 14 ribu tersebut merupakan penerima Rastra, yang dimana tentu ada anggota keluarga lainnya yang belum tercover.<\/p>\n
“Karena di Jamkesda ada sekitar 240 ribu lebih jiwa, sehingga harus didata ulang, dan bisa selesai dalam waktu tiga bulan ini. Sehingga anggaran yang akan ditetapkan di Murni 2019 bisa cukup dan bisa lakukan kajian menyeluruh, berapa dana lagi yang dibutuhkan agar seluruh masyarakat miskin di Kota Kupang bisa tercover,” ungkap Walde.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Jean Alfredo Neno Kupang, NTTOnlinenow.com – Untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Kupang lewat dinas kesehatan, akan<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13149,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n