Laporan Yansen Bau
\nAtambua, NTTOnlinenow.com – Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi di DPRD Belu terkait beberapa permasalahan di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen yang direncanakan Senin (28\/5\/2018) tidak dihadiri Kepala Desa Maudemu, Kitnardus Bau Kapa.<\/p>\n
Adapun masalah tersebut terungkap pasca pengaduan oleh warga Desa Maudemu beberapa kali ke Kantor Dewan bahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.<\/p>\n
Sesuai pantauan media, di kantor DPRD Belu, perwakilan masyarakat Desa Maudemu sejak pagi hari sudah berada di kantor DPR untuk mengikuti kegiatan RDP. Selain itu, sejumlah anggota Komisi I dan Komisi II DPR juga sudah menunggu sejak pagi, namun hingga pukul 12.40, kades Maudemu tidak kunjung datang.<\/p>\n
Setelah itu perwakilan warga Maudemu didampingi Sekcam Lamaknen diterima lintas Komisi (Komisi I dan II) DPRD Belu dan Wakil Ketua II Dewan di ruang kerjanya.<\/p>\n
Ketua Komisi I DPRD Belu, Marten Naibuti dihadapan warga menuturkan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan di Sekretariat Dewan. Pasalnya surat undangan ke Kades Maudemu tidak diantar.<\/p>\n
“Ternyata di Sekretariat tidak kirim surat. Sehingga dia tidak dapat informasi RDP bersama lintas Komisi hari ini,” jelas dia.<\/p>\n
Terkait hal itu, Naibuti mengambil kesimpulan bahwa rapat dengar pendapat ditunda dan agendakan pertemuan atau rapat di Kantor Desa Maudemu pada Rabu tanggal 30 yang akan datang.<\/p>\n
“Supaya jangan bikin cape warga Maudemu dan Pak Sekcam kami agendakan tanggal 30 rapat di Kantor Desa,” ujar Naibuti.<\/p>\n
Sementara itu menurut pengakuan seorang warga dalam rapat itu, selain masalah yang diadukan, ada oknum perangkat desa juga yang menganiaya warga dan kasusnya sementara ditangani Polsek Lamaknen.<\/p>\n
Lusianus Mali yang dihubungi terpisah media menyampaikan, rapat dengar pendapat ditunda oleh lintas Komisi ke hari Rabu tanggal 30 Mei lusa karena Kepala Desa tidak hadir.<\/p>\n
“Menurut DPR, jika dalam rapat hari Rabu nanti Kades tidak hadir maka akan dijemput paksa,” ujar dia.<\/p>\n
Jelas Lusi, kedatangan mereka ke DPR untuk mengawal sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan sang kades, namun meski sudah dua kali melaporkan ulang kades di Kejari namun hingga kini belum ditindaklanjuti.<\/p>\n
“Beberapa laporan sudah kami sampaikan terkait rastra. Sudah dua kali kami ke Kejaksaan tapi belum ada tindak lanjut, karena itu kami desak melalui DPR,” terang dia.<\/p>\n
Lanjut Lusi, sebelumnya dia menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Maudemu. Namun diganti oleh Kades secara sepihak pada 21 Februari 2018 lalu tanpa satu alasan pasti.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Yansen Bau Atambua, NTTOnlinenow.com – Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi di DPRD Belu terkait beberapa permasalahan di<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":16599,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n