Laporan Nyongki Mauleti
\nKupang, NTTOnlinenow.com – Dalam lanjutan sidang I, DPRD Kota Kupang, Badan legislasi (Baleg) akan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2011 tentang pengaturan pengelolaan parkir.<\/p>\n
“Sidang I dengan agenda LKPJ Walikota Kupang masih ditunda sementara karena masih menunggu LHP dari BPK. untuk itu, setelah LHP rampung maka pembahasan revisi perda akan dilakukan,” kata Ketua Baleg DPRD Kota Kupang Djainudin Lonek kepada media ini.<\/p>\n
Dijelaskan, dari hasil kunjungan kerja DPRD Kota Kupang di Kota Bogor, Mojokerto, tidak ada lagi penarikan reteibusi parkiran di tepi jalan Negara. Namun khusus di Kota Kupang, sesuai perda yang ada saat ini, masih diberlakukan pungutan parkiran dikawasan jalan negara, sehingga DPRD dan pemerintah Kota Kupang sudah sepakat untuk merevisi klausul dalam perda terkait pungutan t\u00e8rsebut.<\/p>\n
“Untuk jalan-jalan negara sudah tidak diperbolehkan kita menarik retribusi parkir, kecuali kita membangun sebuah tempat maka kita bisa kembali menarik jasa parkiran,” katanya.<\/p>\n
Hal lain berkaitan denga Perda Parkir, kata Lonek, saat ini pemerintah masih memberikan pengelolaanya kepada pihak ketiga dengan sistim dilelangkan kepada pihak. Namun sistim tersebut dinilai tidak efisien sebab tidak mampu mendongkrak PAD.<\/p>\n
Oleh karena itu, beberapa waktu kedepan pihak DPRD akan mengundang ke tim staf ahli dari kalangan akademisi guna mengodok Perda tersebut secara bersama-sama dan mencari formulasi yang ideal dalam penataan parkir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Nyongki Mauleti Kupang, NTTOnlinenow.com – Dalam lanjutan sidang I, DPRD Kota Kupang, Badan legislasi (Baleg) akan melakukan revisi Peraturan<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":467,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n