Laporan Yansen Bau
\nAtambua, NTTOnlinenow.com – Sebanyak 9.140 warga di Kabupaten Belu, Timor Barat perbatasan Indonesia dan Timor Leste terancam tidak dapat menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur, 27 Juni mendatang.<\/p>\n
Alasan tersebut karena hingga kini warga belum memiliki kelengkapan dokumen kependudukan e-KTP yakni belum terekam secara resmi.<\/p>\n
Sekda Belu, Petrus Bere usai rakor di Kantor KPU Belu, Kamis (22\/3\/2018) mengatakan Pemerintah tidak tinggal diam terkait masalah kepemilikan dokumen kependudukan e-KTP. “Pemerintah siap bekerja keras dan mengajak warga untuk segera mengurus e-KTP,” kata dia.<\/p>\n
Terkait itu, akan segera menggelar rapat teknis dengan instansi teknis bersama Pemerintah Kecamatan, Desa sampai kentingkat RT dan RW. Hal itu dimaksudkan agar bekerja keras sehingga warga bisa datang ke Kantor Disdukcapil untuk mengurus e-KTP.<\/p>\n
Sementara itu Pelaksana Harian Ketua KPU Kabupaten Belu, Elysabeth Botha menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan hari rapat koordinasi dan penyerahan dokumen pemilih potensial non e-KTP.<\/p>\n
“Kita sudah serahkan dokumennya sehingga perlu koordinasi dan kerja sama agar 9.140 pemilih non e-KTP bisa mengurus untuk gunakan hak pilih pada puncak Pilgub nanti,” ucap dia.<\/p>\n
Dijelaskan bahwa, rakor dilaksanakan karena yang berkepentingan dengan urusan dokumen kependudukan adalah Pemerintah Daerah. Disarankan kepada Pemerintah, agar segera dilakukan hal-hal teknis, agar semua warga yang cukup umur gunakan hak pilih bisa urus e-KTP sebagai syarat ikut serta dalam pilgub nanti.<\/p>\n
Sebut Botha, saat ini pemilih yang belum punya e-KTP di Kabupaten Belu berjumlah 9.140 orang. Jumlah itu diperoleh dari hasil kerja pencocokan dan penelitian (coklit) dalam proses pemutaktahiran data pemilih yang berlangsung sejak 20 Januari hingga 18 Februari.<\/p>\n
Namun, masih ada kemungkinan untuk menggunakan hak pilihnya, apabila warga pemilih belum mengantongi e-KTP untuk bisa mengurus surat keterangan domisili yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.<\/p>\n
“Bukan oleh instansi lain seperti Pemerintah Kecamatan atau Desa. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan Dinas terkait boleh digunakan pada saat menggunakan hak pilih, asalkan pemilih yang bersangkutan sudah melakukan perekaman pembuatan e-KTP di Dinas setempat,” pungkas Botha.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Yansen Bau Atambua, NTTOnlinenow.com – Sebanyak 9.140 warga di Kabupaten Belu, Timor Barat perbatasan Indonesia dan Timor Leste terancam<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":14424,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n