Laporan Jean Alfredo Neno
\nKupang, NTTOnlinenow.com – Dalam rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Antarkabupaten\/kota di NTT hendaknya diatur secara tegas tentang sanksi hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku pungutan liar (Pungli), baik di dermaga maupun di atas kapal.<\/p>\n
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo sampaikan ini dalam sidang paripurna internal DPRD NTT dengan agenda penyampaian hasil kajian tiga rancangan Perda insiatif dewan, Selasa (20\/3). Tiga rancangan Perda dimaksud yakni, Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Lintas Kabupaten\/Kota di NTT. Rancangan Perda tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Antarkabupaten\/kota di NTT. Rancangan Perda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di NTT.<\/p>\n
Patris menyatakan, masyarakat pengguna kapal penyeberangan (kapal fery) sering keluhkan soal praktek pungli, terutama di atas kapal. Ironisnya, pungutan yang dilakukan itu tidak dilengkapi dengan dokumen yang resmi. Karena itu, dalam rancangan Perda tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Antarkabupaten\/kota di NTT, harus diatur secara detail soal sanksi yang diberikan bagi para pelaku pungli.<\/p>\n
Selain itu, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka dari Fraksi PDI Perjuangan ini, judul rancangan Perda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di NTT harus dikaji lagi. Karena judul dengan memakai kata “Analisis” lebih bernuansa tesis atau karya ilmiah.<\/p>\n
“Prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan menerima tiga rancangan Perda insiatif dewan ini untuk dibahas lebih lanjut,” kata Patris.<\/p>\n
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menyampaikan, dalam rapat paripurna internal ini, diputuskan menerima tiga rancangan Perda usul inisiatif dewan untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk rancangan Perda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi di NTT, hendaknya dikaji lagi judul yang ada terutama terkait kata “analisis.”<\/p>\n
Anwar menyatakan, rancangan Perda tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Antarkabupaten\/kota di NTT, hendaknya difokuskan pada tiga pelabuhan penyeberangan yang telah diserahkan pengelolaannya secara operasional kepada Pemerintah NTT. Ketiga pelabuhan penyeberangan dimaksud yakni, Aimere di Ngada, Nangakeo di Ende, dan Teluk Gurita di Belu.<\/p>\n
Pasalnya, ketiga pelabuhan ini sudah diserahkan pengelolaan secara operasional kepada Pemerintah NTT dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada 9 Maret 2015 lalu, tapi sampai sekarang belum diatur regulasi pemanfaatannya.<\/p>\n
“Untuk rancangan Perda ini, hendaknya terlebih dahulu mengadakan konsultasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementeria Perhubungan sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut,” kata Anwar.<\/p>\n
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, untuk rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Lintas Kabupaten\/Kota di NTT, hendaknya menyesuaikan dengan hasil konsultasi. Pasalnya, rancangan Perda ini sudah dikonsultasikan komisi IV sebagai komisi pengusul dengan Kementerian Perhubungan.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Jean Alfredo Neno Kupang, NTTOnlinenow.com – Dalam rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Antarkabupaten\/kota di NTT hendaknya<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2111,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n