Laporan frans Watu
\nJakarta, NTTOnlinenow.com – Presiden Joko Widodo belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang disahkan DPR pada 12 Februari 2018. Presiden mengatakan dirinya mendengar banyak masukan dan pendapat tentang undang-undang tersebut.<\/p>\n
\u201cSaya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk,\u201d ucap Kepala Negara setelah menghadiri Dzikir Kebangsaan dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji, Pondok Gede, Jalan Pondok Gede Raya, Jakarta Timur, Rabu 21 Februari 2018.<\/p>\n
Hingga saat ini, lanjut Presiden, draft UU tersebut sudah berada di mejanya namun belum ditandatanganinya. Presiden menyadari bahwa tidak ditandatangani atau ditandatangani draft UU tesebut, UU ini tetap akan berlaku.<\/p>\n
Namun pada prinsipnya, Presiden tidak ingin terjadi adanya penurunan kualitas dalam demokrasi. \u201cSaya kira kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita,\u201d kata Presiden.<\/p>\n
Soal alternatif menerbitkan Perppu, Kepala Negara masih belum memutuskan. \u201cSaya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,\u201d ujarnya.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan frans Watu Jakarta, NTTOnlinenow.com – Presiden Joko Widodo belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13503,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[20,5],"tags":[],"yoast_head":"\n