DPRD Minta Pemkot Segera Lakukan Mutasi

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera mengisi jabatan eselon II yang lowong. Penataan birokrasi itu penting, untuk penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sehat.

Enam jabatan eselon II di lingkup Pemkot saat ini dijabat Pelaksana Tugas (Plt), sedangkan dua jabatan eselon II lainnya masih kosong, dikarenakan Kadis dan Plt sebelumya pensiun. Dua jabatan yang belum dijabat itu antara lain, sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Kupang dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (PPO).

Sementara enam jabatan eselon II yang masih dijabat Plt antara lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang dan inspektorat Kota Kupang dan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik.

Anggota DPRD Kota Kupang, yang juga Ketua Fraksi PDIP Perjuangan, Adrianus Talli mendesak Pemkot segera mengisi jabatan yang lowong itu, agar tidak mengangu palayanan dan kinerja Pemkot pada masyarakat.

Wali Kota, kata Adi Talli seharusnya sudah melakukan mutasi, mengingat Badan pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) telah selesai melakukan uji kompetensi kepada para pejabat esleon II itu.

“Ini ada apa? Kita tau pasti ada kepentingan dan lain sebagainya. Tapi kita harap, tarik menarik kepentingan itu tidak boleh mengorbankan rakyat banyak,” katanya.

Adrianus Talli mengatakan, roh penggerak pembangunan di Kota Kupang ada di pundak para ASN, terutama pada Kepala Dinas, sebagai pelaksana teknis kebijakan.

Dengan demikian, kata Adrianus Talli, jika penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berjalan baik, maka birokrasi harus sehat, pun sebaliknya.

“Kalau ada jabatan lowong, otomatis mengurangi kinerja. Untuk itu, penataan birokrasi itu penting, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang sehat. Maka Pemkot harus segera mengisi jabatan lowong itu,” katanya.

Pimpinan Tinggi disetiap OPD itu, kata Adrianus Talli, jika dijabat Pelaksana Tugas yang juga rangkap jabatan, otomatis, menganggu kinerja kerja. Ia tidak fokus dalam menjalankan tugas, beban dan tanggung jawabanya terbagi.

“Kita butuh birokrasi yang baik didukung dengan jabatan jabatan yang ada itu diisi supaya bisa melaksanakan program pemerintah. Program itu ada dianggaran APBD, dan itu dibuat dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, Wali Kota harus segera mengisi jabatan lowong itu,” katanya.

Adrianus Talli juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang telah melakukan penataan birokrasi di tingkat esleon III dan IV. Namun upaya mewujudkan birokrasi yang sehat dan aktif tidak terwujud, kalau tidak diikuti pula dengan pelantikan eselon II.

Anggota DPRD Kota Kupang, Jeftha Sooai mengatakan, lowongnya jabatan itu, berimbas pada tidak efektifasnya kerja birokrasi, mengingat kebijakan-kebijakan strategis tidak bisa diputuskan Pelaksana Tugas.

“Untuk menunjang iklim kerja yang produktif juga dalam upaya mendukung visi misi kepala Daerah, penting jabatan itu segera diisi,” ujarnya. (YM)