Klaim Dapat Proyek Bekingan APH, Kajari TTU, Beri Peringatan Keras Kepada PPK dan ULP

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, S.H, M.H secara tegas memberi peringatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan dinas teknis yang berniat memenangkan rekanan tertentu atas intervensi Aparat Penegak Hukum (APH) di TTU.

Peringatan keras Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila itu disampaikan melalui Chanall Youtube Kejaksaan Negeri TTU. Ia memrotes keras informasi yang beredar, ada oknum rekanan yang mengklaim sudah memenangkan paket pekerjaan tertentu karena dibekingi APH. Paket pekerjaan dimaksud yakni pembangunan Jembatan Naen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilakukan pendampingan hukum oleh Kejari TTU.

“Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, lebih khususnya kegiatan yang kami dampingi yaitu pembangunan Jembatan Naen. Saya mendengar isu, informasi – informasi dari masyarakat, kalau ada oknum tertentu yang sudah mengklaim, bahwa pekerjaan itu milik dia sehingga nanti dia menang. Karena, dia dibekingi oleh aparat penegak hukum,” ungkap Kajari Roberth dalam Chanall Youtube Kejari TTU yang viral di berbagai media sosial selama dua pekan terakhir.

Dikatakannya, pimpinan dan jajaran Kejari TTU sudah berkomitmen untuk tidak terlibat dalam permainan proyek pembangunan. Tidak hanya itu, Kajari Roberth Lambila juga menegaskan bahwa, dirinya telah memperingatkan aparat Kejari TTU untuk tidak mengintervensi pelaksanaan tender dan pengerjaan proyek pembangunan di TTU.

“Saya tegaskan, tidak ada satupun pihak Kejari TTU yang terlibat dalam permainan-permainan seperti itu”, tandas Roberth Lambila.

Ia juga memperingatkan oknum-oknum dari dalam maupun luar wilayah TTU, yang mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk memonopoli proyek, agar berhenti melakukan intervensi proyek di wilayah TTU.

“Jika informasi yang dikantongi pihak kita ternyata benar, maka saya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas”, tambahnya.

Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, menurut Kajari Roberth, ia perlu mengambil langkah antisipatif dengan memanggil semua pihak terkait agar mereka jangan lagi percaya kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk memonopoli proyek.

“Jangan pernah ada pihak dalam dan luar TTU datang dan intervensi proyek di sini. Dia akan berhadapan dengan saya nantinya. Termasuk yang menggunakan jabatan untuk membekingi oknum kontraktor. Pokoknya siapa saja dan dari instansi mana saja, jangan coba-coba datang ke TTU untuk atur – atur proyek di sini karena kami di sini siap untuk melakukan langkah-langkah tegas terkait itu,”pungkasnya.

Menindaklanjuti beredarnya isu tersebut, dirinya memanggil para PPK dan ULP untuk memberikan peringatan kepada mereka.
Ia juga menjelaskan kepada berbagai pihak untuk melaporkan kepada dirinya apabila ditemukan oknum aparat hukum khususnya Kejari TTU dan Kejati NTT yang mengintervensi atau mem-back up pelaksanaan tender dan pengerjaan proyek.

Selain itu, lanjut Roberth, dirinya berkomitmen untuk menindak tegas seluruh bawahannya yang bermain proyek dan mengintervensi pelaksanaan proyek.

Kajari Roberth yang dikonfirmasi lanjut terkait video viral tersebut mengatakan, sikap tegas yang diambilnya terkait informasi yang beredar bertujuan untuk memberikan ruang bagi PPK dan ULP untuk bekerja secara profesional.

“Hal ini bertujuan memberikan ruang bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk bekerja secara profesional”, kata Roberth yang dikonfirmasi NTTOnlinenow.com, Selasa (29/06/2021).

Foto : Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, S.H, M.H