Program JKN-KIS Perlu Dukungan Badan Usaha

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – BPJS Kesehatan Cabang Atambua menggelar kegiatan gathering badan usaha yang dilaksanakan di tempat wisata Sukaerlaran Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, Jumat (27/7/2017).

Adapun kegiatan gathering badan usaha yang dilaksanakan dalam setiap tahun bertujuan membangun kemitraan. Gathering semacam wujud kebersamaan yang selama ini terjalin dalam mendukung pelaksanaan program JKN-KIS.

Dalam giat itu, Badan usaha diajak untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan dalam rangka meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta.

Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Atambua, M Aries Munandar menuturkan, JKN-KIS sangat penting, karena memberi jaminan kesehatan sehubungan dengan pelayanan kesehatan semakin hari semakin mahal.

BPJS Kesehatan jelas Aries tidak bisa bekerja sendirian. Akan tetapi, diperlukan kerja sama sesuai tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kemitraan harus dibangun sehingga badan usaha dapat menjalankan tugasnya setelah mengikutsertakan pegawainya dalam program JKN-KIS.

“Pembayaran iuran premi perlu dilaksanakan tepat pada waktunya. Jangan menunggak atau terlambat dalam pembayaran, karena akan menghambat pelayanan kesehatan,” ujar dia.

Dituturkan bahwa, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan beberapa bank antara lain, BRI, Bank Mandiri dan BNI termasuk Bank NTT serta Kantor Pos dan Giro.

Lanjut Aries, pihak BPJ Kesehatan juga bekerja sama dengan badan usaha terus berupaya untuk mendaftarkan para pegawai. Sebab tahun ini merupakan tahun kepatuhan yang memperkenan BPJS Kesehatan untuk mewajibkan setiap badan usaha dapat mendaftarkan pegawainya.

Jika tidak jelas Aries, pihaknya akan menyerahkan kepada Kejaksaan untuk menindaklanjuti badan usaha yang tidak mengikutsertakan pegawainya dalam keanggotaan JKN-KIS.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Belu, Krismiyati Say menuturkan, pihak Jaksa telah melakukan penandatangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dasar kerja sama itu tentu pihaknya tidak akan tinggal diam.

“Tahun ini merupakan tahun penindakan, sehingga akan menindaktegas badan usaha yang tidak mendaftarkan keanggotaan BPJS Kesehatan,” ujar dia.

Tegas Say, Kejaksaan akan menindaktegas badan usaha sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Penindakan akan dilakukan dalam bentuk sanksi denda, administrasi dan pidana jika sebuah badan usaha tidak mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS bagi pegawai, atau tidak membayar iuran premi tepat pada waktunya.