Komisi V Desak RS Siloam Kembali Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Kupang

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Terkait pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan dengan pihak Rumah Sakit (RS) Siloam Kupang, Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak RS Siloam untuk membenahi persoalan pelayanan dan fasilitas dengan maksimum waktu yang disepakati yaitu tiga bulan. Hal ini dimaksudkan agar kerja sama dapat terjalin kembali.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD NTT bersama mitra, Selasa (16/1/2018) di ruang Kelimutu DPRD NTT.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhammad Ansor yang memimpin rapat tersebut mengatakan, Komisi V merekomendasikan agar RS Siloam melakukan perbaikan pelayanan dan fasilitas maksimum tiga bulan dan selalu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Kupang, dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT agar paling lambat pada tanggal 1 April 2018, kerja sama dimaksud dapat dilanjutkan kembali.

“Berdasarkan penjelasan dari pihak BPJS maka persoalan ini terpulang kepada pihak RS Siloam bagaimana tiga bulan ini bisa menata lebih baik sehingga harapan yang tentunya mewakili seluruh pasien terlaksana dengan baik,” katanya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kupang, Subkhan menjelaskan, mengacu pada aturan internal BPJS Kesehatan bahwa apabila kerja sama putus di tengah jalan maka baru dapat dilanjutkan satu tahun kemudian. Namun, atas permintaan BPJS Kesehatan Kupang agar diberikan kelonggaran waktu, sehingga pihak pusat memberikan waktu tiga bulan.

“Saya ditawari dua opsi dari Deputi Direksi BPJS Kesehatan yaitu langsung diputus dan kapan-kapan baru diperpanjang, kemudian diputus satu tahun baru diperpanjang tapi untuk NTT saya memohon opsi ketiga karena tahu betul kondisinya, dari negosiasi ini akhirnya kita dikasih pilihan tiga bulan,” ungkapnya.

Baca juga : KPU Terima Hasil Tes Kesehatan Balon Gubernur dan Bupati

Menurut Subkhan, pihaknya mengelola anggaran yang bersumber dari APBN, sehingga uang yang dikeluarkan harus benar-benar sesuai peruntukannya. Sehingga ketika muncul persoalan dengan pihak RS maka hal yang bisa dilakukan adalah tidak bisa melanjutkan kerja sama.

“Kami tidak bisa memberikan sanksi kepada RS, dan kami tidak akan melakukan itu, karena hal itu bukan kewenangan kami, paling yang bisa dilakukan yaitu dengan bersurat atau melakukan konfirmasi, sehingga hal terakhir yang terpaksa dilakukan yaitu menghentikan kerja sama,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihak terus menerus berupaya melakukan pantauan terhadap semua RAS dan juga melakukan survei terhadap tinggkat kepuasan peserta di setiap rumah sakit di daerah itu, dan hasilnya ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan ke depan akan disampaikan juga kepada Komisi V DPRD NTT.

Menanggapi hal tersebut, dr Hans yang mewakili pihak RS Siloam Kupang mengemukakan, proses pembenahan sedang dilakukan dan saat ini pihaknya sudah siap apabila pihak BPJS Kesehatan melakukan proses peninjauan kerja sama kembali.

“Tapi tentunya juga kita butuh komunikasi lebih intensif untuk proses ini, tapi kapan pun itu kami siap bekerja sama kembali dengan BPJS Kesehatan Kupang,” ungkapnya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa menegaskan kepada pihak RS Siloam Kupang agar bisa memberikan kepastian menyangkut kebijakan batas waktu tiga bulan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan agar kerja sama dimaksud dapat dilanjutkan demi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah itu.