Hasil Pilkada Gunakan Jasa Saracen Sebaiknya Tidak Dilantik

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Hasil pilkada baik gubernur maupun bupati/walikota yang di dalamnya terlibat “kejahatan suku, agama, dan antargolongan (SARA) melalui jasa Saracen sebaiknya tidak dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Pernyataan ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Selasa (29/8/2017).

Menurut Petrus, aktivitas sindikat Saracen penyebar berita hoax, mulai terungkap motif-motif dan modus operandi kejahatan via jasa Saracen dan siapa pengguna jasa Saracen dalam Pilkada dan dalam masa Pilkada yang mana. Polri pun telah mengkonstatasi indikasi sindikat Saracen mengunggah konten bermuatan sara selama Pilkada.

Dia menyatakan, kelompok Saracen harus mendapatkan perhatian yang serius dan perlu diambil tindakan tegas. Termasuk di dalamnya, menunda atau tidak melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih siapapun dia dan di daerah pemilihan manapun.

“Ini kejahatan Sara yang serius dan sistemik, dengan menggunakan modus operandi penyebarannya melalui Saracen sebagai penyebar berita hoax yang menyebarkan berita yang tergolong “ujaran kebencian” atau “Sara” selama Pilkada dimanapun,” kata Petrus.

Baca juga : NTT Tolak Radikalisme dan Terorisme

Advokat Peradi ini menyampaikan, maraknya kejahatan Sara secara masif selama Pilkada, termasuk Pilkada DKI Jakarta, patut diduga kelompok Saracen berada dibalik penggunaan teknologi informasi penyebar berita hoax “ujaran kebencian/Sara”. Ini direncanakan secara sistimatis berawal dari usul inisatif revisi UU Pilkada yang hasilnya justeru memperlemah penindakan terhadap pelaku kejahatan Sara dan rendahnya ancaman pidana terhadap kejahatan Sara di dalam UU Pilkada 10/ 2016.

“Kejahatan Sara dalam Pilkada menurut UU 10/ 2016 ancaman pidananya hanya paling rendah tiga bulan dan paling tinggi 18 bulan. Padahal ancaman pidana kejahatan Sara di dalam UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maksimum enam tahun penjara,” terang Petrus.

Dikatakannya, diskriminasi penegakan hukum dalam event pilkada, karena telah mendapat tempat di dalam rumusan pasal- pasal dalam UU Pilkada 10/ 2016. Ini bukan sebuah kebetulan atau sekedar kekhilafan DPR dan pemerintah. Akan tetapi sebuah “grand design” kekuatan besar yang ingin menguasai dan berkuasa dalam pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di daerah pemilihan yang strategis yang dikendalikan melalui sejumlah partai politik di DPR sehingga membuahkan produk hukum yang diskriminatif. Tujuannya, untuk memperlemah penegakan hukum melalui kejahatan Sara dalam pilkada.

Dia menambahkan, terdapat celah yang bersifat membuka ruang untuk masuknya kejahatan Sara dalam pilkada guna memenangkan pasangan calon (Paslon) di daerah pilkada tertentu. Kalau dalam penyidikan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh kelompok Saracen terdapat keterlibatan oknum-oknum partai politik, tim sukses paslon, bahkan paslon itu sendiri dalam pilkada, maka presiden ataupun Mendagri diminta untuk tidak melantik paslon terpilih. Karena memenangkan pilkada melalui kejahatan Sara yang secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana penjara oleh UU, namun selama Pilkada termasuk Pilkada DKI Jakarta tidak seorang pun dipenjara karena kampanye yang kontennya Sara.