Parpol Harus Dorong Kader Perempuan Ikut Pilkades
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Partai Politik (Parpol) tidak boleh hanya memberi perhatian pada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan atau bupati/walikota. Parpol harus juga memberi perhatian pada pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan mendorong kader perempuan untuk bertarung pada pesta demokrasi tingkat desa dimaksud.
Anggota DPRD NTT asal Fraksi PDI Perjuangan, Kristofora Bantang sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (12/10/2016).
Kristofora yang biasa disapa Feni menjelaskan, saat ini di beberapa daerah sedang dan akan menyelenggarakan pilkades serentak. Walau memiliki makna yang sama seperti pilkada gubernur dan atau bupati/walikota, tapi pilkades tidak mendapat perhatian luas, termasuk partai politik. Pilkades hanya dilihat sebagai hajatan demokrasi skala kecil tingkat desa yang tidak patut mendapat perhatian lebih. Padahal, basis pemilih, kader atau simpatisan partai adalah masyarakat desa.
“Parpol harus menempatkan kader partainya di tingkat desa untuk bertarung dalam pentas pilkades, terutama kader perempuan. Sehingga parpol tidak hanya membidik pesta demokrasi untuk pilkada gubernur atau bupati/ walikota,” tandas Feni.
Baca : Walikota: Gubernur Sudah Usulkan Tiga PLT Walikota Kupang
Dia menyampaikan, harus diakui bahwa parpol tidak terlalu memberi perhatian pada hajatan pilkades, apalagi mendorong kader perempuan untuk merebut posisi orang nomor satu tingkat desa. Padahal konstituen atau simpatisan partai berada di tingkat desa. Karena itu, setiap partai politik diminta untuk terlibat secara aktif pada pentas pilkades yang juga dilaksanakan serentak seperti pilkada gubernur dan bupati/walikota.
Selain itu, lanjut Feni, masyarakat desa juga diminta untuk mendorong perempuan agar bisa maju dalam suksesi pilkades. Karena jumlah perempuan yang maju dalam pilkades sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari. Masyarakat masih menjadikan laki- laki sebagai pemimpin ideal untuk mereka. Padahal perempuan juga memiliki kemampuan yang sama, bahkan ada yang lebih serta memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi seorang pemimpin.
“Kita berharap, perempuan harus ditempatkan sejajar pada setiap jenjang pesta demokrasi, termasuk pemilu legislatif dan presiden. Jangan sampai, perempuan hanya dicar- cari pada saat pemilu legislatif untuk memenuhi syarat pencalonan 30 persen untuk setiap daerah pemilihan,” ujar Feni.
Ketua Forum Perempuan Kota Kupang, Fatima Daniel menegaskan, partai politik diminta agar jangan menjadikan perempuan sebagai alat dan objek politik semata untuk mewujudkan kepentingan partai politik melaksanakan amanat UU. Partai politik tidak boleh menutup ruang dan kesempatan untuk perempuan berpartisipasi total dalam proses politik, terutama dalam pentas pilkada, seperti pilkada Kota Kupang 2017 mendatang.
Fatima Daniel menyatakan, semestinya partai politik membuka ruang dan menerima dengan tulus hasil perjuangan kaum perempuan untuk dapat mengisi posisi- posisi strategis di struktur partai. “Hindari politik formalitas, tetapi mengacu pada amanat konstitusi sehingga tidak menjegal politik perempuan,” katanya.
Ketua BKOW NTT, Frouke Rebo Bubhu mengemukakan, tembok patriarki belum bisa ditembus. Banyak intervensi dan pembohongan yang dibungkus dalam sebuah permainan politik yang tidak beretika dan tidak bermartabat untuk menghancurkan perjuangan perempuan. Yang sering terjadi hanya dengan mengada- ada berbagai alasan yang tidak rasional.
Perempuan tidak boleh lengah apalagi berputus asa. Teruslah berusaha dan berpacu untuk memanfaatkan dan mengisi semua peluang politik yang ada untuk berpartisipasi menggunakan hak- hak politiknya, memilih dan dipilih sehingga perempuan tidak tersingkir dan tersungkur dalam kompetisi politik.
