Tindaklanjuti MoU Pemda dan Kejaksaan, Kajari TTU : Oknum yang Gelapkan Aset Daerah Akan Ditindak Tegas

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, SH. MH akan menindak tegas para pihak atau oknum-oknum yang tidak mau mengembalikan dan masih bertahan menggunakan aset-aset daerah.

Hal itu disampaikan Kajari Robert, usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
antara Pemerintah TTU dan Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU terkait pengamanan, penertiban dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah (aset) Kabupaten TTU, Senin (29/11/2021).

Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk mengamankan aset milik daerah yang belum dikembalikan oleh para ASN, pensiun ASN serta oknum-oknum lain yang menggunakan aset milik Pemerintah Kabupaten TTU, baik aset bergerak maupun tidak bergerak.

“Kepada pihak – pihak yang masih menggunakan aset milik daerah, baik itu kendaraan bermotor atau tanah, segera untuk dikembalikan karena saya tidak main-main dan saya akan tindak tegas,” tegas Kajari Roberth.

MoU yang ditandatangani langsung oleh Bupati TTU, Juandi David dan Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Roberth Jimmy Lambila disaksikan Wakil Bupati TTU, Eusabius Binsasi, Ketua DPRD TTU, Hendrik Frederikus Bana, para Kepala Seksi Kejari TTU, Kepala BKAD TTU, Plt. Kepala Inspektorat TTU, Kepala Bapelitbangda TTU serta sejumlah pimpinan OPD.

Dan untuk menindaklanjuti penandatanganan MoU tersebut, Roberth mengatakan akan segera membentuk Tim Satuan Tugas yang terdiri dari Kejari TTU, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) TTU, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Inspektorat TTU serta Satpol PP, untuk melaksanakan pengamanan aset milik Kabupaten TTU.

“Tim yang terbentuk akan melakukan inventarisasi masalah ringan, sedang, berat, dan menyusun rencana dan langkah-langkah strategis untuk mengamankan aset-aset daerah yang ada”, ujar Roberth.

Ia pun menargetkan tim yang terbentuk akan mengamankan aset-aset milik daerah dalam kurun waktu 3 bulan.

Sehingga ia menghimbau para pihak yang masih memanfaatkan atau menggunakan aset milik Pemda TTU, agar segera dikembalikan.

“Perlu diingat, perbuatan dengan sengaja menguasai barang milik negara untuk menjadi kekayaan diri sendiri, merupakan tindakan korupsi”, kata Roberth mengingatkan.

Menurut Roberth, kepercayaan yang diberikan Pemda TTU kepada Kejaksaan untuk membantu penanganan, penertiban, dan pengamanan aset daerah, dianggap perlu untuk di jalankan.

Sementara, Bupati TTU, Juandi David, mengatakan pihaknya sangat berterimakasih kepada Kejari TTU atas terjalinnya kerjasama sama dalam pengamanan barang (aset) milik daerah dimaksud. Langkah tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan aset milik daerah yang belum dikembalikan oleh para ASN, pensiun ASN serta oknum-oknum lain yang menggunakan aset milik pemerintah kabupaten TTU, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak.

“Melalui kerja sama ini, semua aset milik Pemkab TTU yang masih di pegang oleh oknum-oknum tertentu agar diamankan”, pinta Bupati Juandi.

Selama ini, lanjutnya banyak aset-aset yang tidak terkontrol dan dibawa oleh oknum ASN dan pensiunan ASN.

“Semua aset itu dibawa hilang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,”pungkas Juandi.

Keterangan Foto : Bupati, Wakil Bupati TTU dan Kajari TTU, pose bersama usai penandatanganan MoU.