Kasus Chatt Ajakan Mesum dan Ancaman Waket I DPRD TTU ke Dua PNS. Bupati Djuandi : Proses Sesuai Aturan Yang Berlaku

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Tindakan asusila, Wakil Ketua I DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Agustinus Tulasi, terhadap dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) YD dan BT di lingkup Pemerintah Kabupaten TTU yang bertugas di Sekretariat DPRD, mendapat perhatian serius Bupati TTU, Drs. Djuandi David.

Bupati Djuandi yang mengaku belum mendapat laporan resmi dari dua PNS penerima chatt ajakkan mesum itu, memastikan akan memanggil kedua PNS, untuk mendengar penjelasan lebih mendetail.

“Kita belum tahu kasusnya seperti apa, belum ada laporan masuk dari kedua korban. Kita baru tahu lewat pemberitaan di media massa. Tapi kedua PNS akan segera dipanggil. Sebagai Pimpinan, saya perlu juga mendengar langsung seperti apa kejadian yang menimpa bawahan saya”, kata Djuandi.

Foto screen isi chatt ajakkan mesum Waket I DPRD TTU disertai kiriman foto diri berbau pornografi.

Kepada NTTOnlinenow.com, Bupati Djuandi yang ditemui di Aula Lantai Dua Kantor Bupati, Selasa (09/11/2021) menegaskan, tidak ingin bawahannya menjadi korban dalam kasus tersebut.

“Saya tidak mau ada PNS menjadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Dan jangan sampai itu menjadi alat untuk mereka tidak bisa berbuat apa – apa sampai takut bersuara. Saya pastikan akan memanggil mereka untuk mendengar langsung seperti apa kejadiannya sekaligus memberi penguatan kepada mereka”, tegas Djuandi.

Ia juga mendukung langkah hukum yang diambil kedua bawahannya, terhadap tindakan asusila Waket I DPRD TTU, Agustinus Tulasi.

“Proses sesuai aturan yang berlaku”, tandas Djuandi.

Menurutnya, kasus yang mencuat antara oknum Pimpinan DPRD TTU dan bawahannya, menjadi pelajaran bagi semua pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten TTU.

Berita terdahulu : Direktur Lakmas NTT dan Aktivis Pemerhati Perempuan, Desak BK Usut Kasus Chat Mesum Wakil Ketua DPRD TTU

Hal serupa lanjutnya, tidak boleh terulang lagi.

Ia juga mengatakan akan terus berupaya menciptakan suasana kerja yang melindungi bawahannya, terutama ASN perempuan.

“Dengan mencuatnya kasus ini, kita akan melakukan pembinaan secara terus menerus kepada semua pimpinan Instansi, OPD untuk tidak melakukan hal yang sama. Terlebih saat melakukan perjalanan dinas”, kata Djuandi.

Hal lain yang sangat disesalkan Bupati Djuandi, yakni ancaman yang disampaikan Waket Ketua DPRD I, Agustinus Tulasi terhadap dua bawahannya.

Foto screen isi chatt Waket I DPRD TTU bernada ancaman.

Diketahui, dalam kasus Asusila itu, Tulasi tidak hanya mengirim chatt berisi rayuan ajakan mesum. Tulasi juga mengirim foto dirinya dalam posisi tidur menyamping bertelanjang badan (bagian dada), yang mengesankan ketelanjangan, berbau pronografi, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Politikus Partai Golkar ini juga mengirim pesan bernada ancaman dengan mengatakan akan memindahkan kedua PNS jika tidak menghapus isi chatt secara keseluruhan dan mengadukan chatt ajakan mesum darinya ke pihak lain.

“Terkait ancaman oknum pejabat yang bersangkutan, saya hanya mau menegaskan, bahwa yang memiliki kewenangan di TTU ini hanya Bupati”, pungkas Djuandi.

Untuk diketahui, terkait tindakan asusila Waket I DPRD TTU, Agustinus Tulasi, dua PNS yang dikirimkan chatt ajakan mesum telah membuat pengaduan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD dan Mapolres TTU. Keduanya telah mengantongi bukti terima dan penyerahan berkas laporan pengaduan secara resmi.

Berita terkait : Kasus Chat Ajakan Mesum, Waket I DPRD TTU Dipolisikan Dua Stafnya

Diberitakan terdahulu, Agustinus Tulasi, Pimpinan DPRD TTU, diduga keras merayu dua staf Sekretariat DPRD TTU dengan mengirim chatt berbau mesum.

Rayuan dan ajakan chatt mesum via aplikasi WhatsApp itu terjadi ketika oknum pimpinan DPRD TTU ini bersama beberapa anggota dan staf dari Sekretariat DPRD TTU melakukan kunjungan kerja selama 5 hari ke Provinsi Bali, beberapa waktu lalu.

Informasi lainnya yang diterima NTTOnlinenow.com bahwa Kedua oknum PNS, YD dan BT telah dipanggil Bupati TTU dan secara langsung telah menjelaskan persoalan yang dihadapi hingga berlanjut ke proses hukum.