Jadi Saksi Perkara Perdata Unimor, Elsa Kristanti : Tidak Pernah Ada Penyerahan Rekening dan LPJ ke Rektor Alm. Arnoldus Klau Berek.

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Sidang Gugatan Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) terhadap Rektor Universitas Timor (Unimor) dengan agenda sidang, Pembuktian bersama dari pihak Penggugat dan Tergugat pada Kamis (21/10/2021) menghadirkan Elsa Kristanti istri Rektor (Alm), Arnoldus Klau Berek, sebagai saksi.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, keterangan yang diberikan istri Rektor Arnoldus Klau Berek (alm) seputar pergantian Rektor. Hal itu disampaikan, Melkias Takoy S.H Kuasa Hukum Tergugat kepada NTTOnlinenow.com usai sidang.

“Sidangnya berhubungan dengan keterangan saksi khususnya mengenai pergantian Rektor pada Maret tahun 2019 lalu”, kata Melkias.

Bahwa setelah pelantikan Arnoldus Klau Berek sebagai Rektor Unimor, lanjutnya Arnoldus dikagetkan dengan adanya surat dari Yayasan yang ditujukan kepadanya, meminta pertanggungjawaban uang hibah Yayasan sebesar Rp4 Miliar.

“Kita hadirkan saksi untuk mempertegas, sebagai pembuktian bahwa tidak pernah ada serah terima Rekening maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Rektor Arnoldus Klau dari mantan Rektor Sirilius Seran. Sehingga wajar, kalau kemudian sejak dari pergantian Rektor almarhum sampai dengan Rektor yang sekarang sama sekali tidak tahu menahu tentang uang itu bahkan Rekening”, tandas Melkias.

Buktinya benar, lanjut Melkias bahwa Rekening itu baru diserahkan pada tanggal 28 Juli 2021 oleh Sirilius Seran. Artinya dalam tenggang waktu sejak dari pergantian Sirilius, Rektor lain tidak pernah tahu menahu tentang uang hibah tersebut, selain Sirilius Seran.

“Sehingga memang objek sengketa dalam perkara ini sebenarnya ada pada Sirilius. Walaupun diserahkan sekarang, itu tidak ada guna. Karena bukti pergantian Rektor terdekat yaitu pak Arnol saja tidak pernah tahu soal Rekening itu”, tandas Melkias.

Elsa Kristanti, di depan Ketua Majelis Hakim dan dua hakim anggota lainnya mengatakan, saat mendampingi suaminya Arnoldus Klau Berek dalam pelantikan sebagai Rektor Unimor di Jakarta, tidak ada penyerahan LPJ oleh mantan Rektor Sirilius Seran.

“Saya hadir saat itu mendampingi suami saya dalam acara pelantikan”, kata Elsa.

Namun, lanjutnya seperti lazimnya ada penyerahan LPJ dan lain – lain, tidak terjadi di sana. Bahkan kepada dirinya, almarhum menyampaikan kekesalan, bahwa dari 4 Perguruan Tinggi Negeri, hanya Unimor yang tidak menyerahkan LPJ.

“Selain saya melihat tidak ada penyerahan LPJ, bapak juga menyampaikan ke saya terkait hal tersebut. Bapak bilang, tidak malu ya, semua mantan rektor menyerahkan LPJ tapi dari bapak Sirilius mewakili Unimor tidak ada LPJ sama sekali”, aku Elsa menjawab pertanyaan hakim terkait LPJ.

Elsa juga mengatakan, pernah beberapa bulan setelah dilantik, suaminya menerima surat dari Yayasan yang isinya meminta pertanggungjawaban uang hibah senilai Rp4 miliar.

“Saking bingung dan kagetnya bapak waktu itu, langsung memanggil dua orang pejabat Unimor lainnya mempertanyakan perihal surat Yayasan. Sejak itulah bapak meminta SPI umtuk melakukan audit”, terang Elsa.

Atas keterangan saksi, Melkias menilai sangatlah wajar kalau Rektor Arnoldus Klau meminta untuk diaudit dan dari hasil audit SPI diketahui ada temuan.
Karena tidak pernah ada penyerahan Rekening dan LPJ sejak almarhum dilantik di Jakarta sampai kembali ke Kefamenanu.

“Yang dihasilkan dari keterangan saksi, adalah pertanggungjawaban yang tidak benar oleh Sirilius. Wajar jika Tergugat, Stefanus Sio juga tidak tahu menahu soal Rekening dan LPJ”, kata Melkias.

Terkait pembuktian, Melkias meyakinkan sudah sangat kuat karena bukti – bukti itu mengarah kepada tidak pernah adanya serah terima Rekening dan LPJ.

Dan uang yang diserahkan oleh Yayasan kepada Unimor itu statusnya sudah harus menjadi uang negara. Karena Yayasan sudah hibahkan kepada Unimor sebagai PTN.

“Ketika SPI mengaudit, itu benar. Yang tidak benar adalah klaim dari mantan Rektor bahwa SPI tidak berhak melakukan audit. Jadi sikap Rektor Almarhum untuk SPI melakukan audit sudah benar, karena uang itu sudah masuk ke Rekening Rektor Unimor sebagai PTN”, jelas Melkias.

Sementara, terkait pembuktian surat dari pihak Tergugat, Melkias membeberkan Sirilius Seran pernah mengirim 1 lembar slip penarikan Bank Rakyat Indonesia untuk Rektor Stefanus Sio tandatangani.

Dan Sirilius Seran mengakui hal itu di depan Ketua Majelis Hakim (KMH), dua hakim anggota lainnya, pihak penggugat dari Yayasan Sandinawa dan seluruh pengunjung sidang, dalam sidang pemeriksaan dirinya sebagai saksi sebelumnya.

“Sirilius pernah mengirimkan slip penarikan dengan beberapa surat, meminta Rektor Stefanus Sio menandatangani satu lembar slip penarikan kosong (belum ditentukan jumlahnya). Dalam slip penarikan itu, Sirilius sudah duluan membubuhi tanda tangan diatas meterai, menulis nama Rektor Stefanus Sio tapi yang bersangkutan menolak untuk menandatangani.

“Tergugat diminta beberapa kali oleh Sirilius melalui surat untuk mencairkan uang sisa dana hibah. Namun tanda tangan Stefanus Sio hanya bersifat mengetahui saja”, ungkap Melkias.

Lanjutnya,”Prinsip yang saya dengar langsung dari tergugat, bahwa tergugat tidak tahu menahu soal uang Rp4 miliar. Kalau Sirilius Seran mau tergugat menandatangani kecuali sudah ada pergantian speciman. Tetapi tergugat justru tidak tahu menahu soal uang Rp4 miliar dan tidak pernah melihat Rekening”, tegas Melkias.

Disinilah membuktikan Rektor Stefanus Sio tidak tepat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa Hukum tergugat tidak menemukan alasan hukum yang sah dan mendasar sebagai unsur tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo.

Terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat, dijawab tergugat dalam beberapa dalil mendasar, antara lain.

Pertama, Terkait dana hibah sebesar Rp 4 miliar yang diserahkan Sandinawa ke Unimor sebagai PTN berdasarkan Berita Acara serah terima Aset tanggal 27 April 2015, Nomor : 42/SB.20/P [YSf1V/2015] tersebut adalah merupakan kewajiban hukum Yayasan Cendana Wangi selaku pendiri UNIMOR semula (swasta) untuk menjadi modal awal dalam rangka proses Penegerian Unimor menjadi PTN.

“Dana hibah berupa uang sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Miliar Rupiah) yang diserahkan oleh Yayasan Cendana Wangi kepada Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Berita Acara Serah terima Aset 27 April 2015, Nomor : 42/SB.20/P[YSf1V/2015 tersebut adalah merupakan kewajiban hukum Yayasan Cendana Wangi selaku pendiri Unimor semula (swasta) untuk menjadi modal awal dalam rangka proses Penegerian Unimor menjadi PTN.

Kedua, status hibah uang sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Miliar Rupiah) tersebut, sesungguhnya sama kedudukan hukumnya dengan status hibah aset lain para pegawai Unimor, para mahasiswa Unimor yang ketika Unimor dialihkan statusnya dari PTS menjadi PTN adalah merupakan proses peralihan yang sah yang tidak terdapat perjanjian lain untuk diambil kembali oleh pemberi hibah dalam hal ini pihak Yayasan Cendana Wangi/para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata tentang Hibah, (vide : BeritaAcara penyerahan Asset berupa hibah uang Yayasan Cendana Wangi kepada Universitas Timor tanggal 27 April 2015, No. dYSB.20W/TS/1V/2015, Jo PLȚa11666 KU11Perdata.

Ketiga, tentang status obyek sengketa dalam gugatan Aquo berupa rekening Rektor nomor 1498 – 01-000006-50-5 BRI Cabang Kefamenanu yang berisi uang saldo sebesar Rp 1.783.675.394,-.

Bahwa memperhatikan obyek sengketa dalam gugatan para penggugat tersebut yaitu Rekening Rektor Unimor nomor : 1498-01-000006-50-5 dengan jumlah saldo sebesar RP. 1.783.675.394,- rekening yang mana sejak sebagai Rektor berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020, tidak pernah ada serah terima rekening Rektor tersebut kepada tergugat.

“Rekening Rektor Unimor sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan para penggugat, sejak sebelum tergugat sampai tergugat menjabat bahkan hingga saat gugatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu berada dalam penguasaan / ditangan Mantan Rektor Unimor Sirilus Seran selama 3 (tiga) masa kepemimpinan (Rektor) Unimor dan baru diserahkan kepada tergugat setelah gugatan para penggugat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu. Tepatnya pada saat sidang Mediasi ketiga tanggal 28 Juli 2021 oleh mantan Rektor Unimor, Sirilus Seran kepada tergugat sebagai Rektor sekarang”, beber Melkias dalam eksepsi dan jawaban yang diajukan.

Menurutnya, Fakta tersebut sesungguhnya membuktikan, justru terdapat unsur etiket buruk dari pihak mantan Rektor Unimor Sirilus Seran, bersama-sama dengan para penggugat hendak mengambil uang tersebut dari rekening Rektor namun karena pihak Bank menolak, sehingga menggunakan upaya hukum perdata yang sesungguhnya salah sasaran.

Keempat, memperhatikan waktu penyerahan Buku Rekening Rektor Unimor Nomor : 1498-01-000006-50-5, yang didalamnya terdapat saldo uang sebesar RP. 1.783.675.394 maka jelas fakta membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kelima, tentang Laporan Hasil Audit Penggunaan Anggaran Dana Hibah sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari Yayasan kepada Rektor Unimor, dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yang dilaksanakan baik oleh Lembaga Pengawas Internal maupun oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Risetdikti)Inspektorat Jenderal tanggal 30 Desember 2019.

Bahwa sesuai dengan laporan hasil Audit baik oleh Lembaga Pengawas Intern Unimor maupun oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) tahun 2019 untuk pengelolaan dana Hibah Yayasan Cendana Wangi ke Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri dalam masa Jabatan Sirilius Seran, maka ditemukan bukti bahwa dana hibah Yayasan Cendana Wangi kepada Unimor telah dipergunakan sebesar RP. 3. 804.827.519,-. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa dana hibah Yayasan Cendana Wangi sebesar Rp.4.000.000.000,- telah dipergunakan sebanyak RP. 3.804.827.519 sehingga sisanya adalah sebesar Rp.195.172.481,-

Keenam, tentang hubungan hukum antara saldo rekening Rektor dengan laporan hasil audit Ristekdikti tanggal 30 Desember 2019.

“Memperhatikan fakta rekening Rektor dengan sejumlah uang saldo RP. 1,783.675.394,- yang menjadi obyek sengketa gugatan para Penggugat, yang mana selama ini rekeningnya dipegang /dikuasai oleh mantan Rektor Sirilius Seran tersebut, maka bila dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Ristekdikti tahun 2019, jelas dapat diketahui dengan pasti bahwa dana hibah Yayasan Cendana Wangi Kepada Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp.4.000.000.000 tersebut telah dipergunakan sebanyak RP. 3.804.827.519,-Maka sesungguhnya sisa/saldo dalam rekening Rektor sebesar Rp.4.000.000.000, adalah Rp.195.172.481,- “, rinci Melkias.

Bahwa oleh karena itu, sisa /saldo dana dalam rekening Rektor sebesar RP. 1.783.675.394,- tersebut, sesungguhnya tidak berasal dari dana hibah Yayasan Cendana Wangi semata, akan tetapi juga berasal dari operasional pos penerimaan lain-lain (yang bukan sebagai dana hibah semata).

Ketujuh, tentang perbuatan melawan hukum tergugat dalam dalil – dalil gugatan para penggugat.

Melkias mengatakan gugatan para penggugat dengan obyek sengketa yaitu Rekening Rektor Unimor dengan saldo sebesar RP. 1,783.675.394,- yang baru diterima oleh tergugat tertanggal 28 Juli 2021 saat mana gugatan ini memasuki jadwal persidangan mediasi, maka adalah tidak tepat tergugat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum.

“Karena fakta hukum membuktikan bahwa tergugat sebagai Rektor Unimor sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai gugatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu, sesungguhnya tergugat tidak pernah tahu menahu tentang rekening Rektor yang dimaksud oleh para penggugat tersebut”, kata Melkias.

Penjelasan lain yang tertuang dalam eksepsi dan jawaban , bahwa para penggugat selaku unsur pimpinan Yayasan Cendana Wangi TTU tidak memiliki kualifikasi hukum yang sah untuk menggugat Tergugat selaku Rektor Universitas Timor sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Hal tersebut sangat jelas dan tegas termuat dalam Perpres RI NO. 119 tahun 2014 tentang pendirian Unimor sebagai PTN, khususnya pasal 4 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan berlakunya Perpres RI No. 119 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka Yayasan Cendana Wangi tidak lagi memiliki hak hukum atas Universitas Timor, karena hak dan kewajiban hukum Yayasan Cendana Wangi telah dialihkan pengelolaan dan penyelenggaraannya kepada Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Dan segala tuntutan para penggugat berupa dana yang pernah dihibahkan maupun tuntutan selain dan selebihnya dalam dalil-dalil gugatan tersebut adalah merupakan tuntutan yang tidak mendasar.

Foto : Elsa Kristanti saat memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang pembuktian bersama, perkara gugatan Sandinawa terhadap Rektor Unimor.