Masalah Ijin Trayek, Pengusaha Bus AKDP Datangi Kantor UPT Dishub NTT Wilayah Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Sejumlah pengusaha kendaraan angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) mendatangi kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Lolowa, Kabupaten Belu, (15/10/2021).

Kedatangan pengusaha bus serta beberapa sopir dari wilayah Betun, Atambua untuk mempertanyakan izin trayek yang sudah dua bulan tak kunjung diterbitkan oleh UPT Dishub NTT wilayah Belu yang tangani daerah TTS, TTU, Malaka dan Belu.

Disaksikan media, Kepala UPT Dinas Perhubungan Provinsi NTT wilayah Belu, Michael Bani menerima para pengusaha bus dan sopir bus, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama.

Para pengusaha bus dalam rapat mempertanyakan izin trayek mereka yang sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan pihak Dishub. Padahal, menurut pengusaha berkas usulan sudah dimasukan ke Dinas.

Menurut beberapa sopir yang datang bersama pemilik bus, sudah hampir dua bulan izin trayek untuk operasi kendaraan belum juga diterbitkan. Tidak diketahui apa kendalanya, hingga saat belum diterbitkan izin trayek.

Seperti punya bus Kraton yang belum diterbitkan ijinnya sampai sakarang. Mereka mengaku, sebagai sopir mereka belum mengetahui persis kendalanya yang terjadi.

“Selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran berat. Setiap kali operasi, kendaraan masuk terminal dan membayar retribusi sebesar empat ribu. Kadang dikasih lima ribu terus tidak kembali dan itu tidak kami persoalkan,” kata para sopir.

Tidak dikeluarkannya ijin trayek mengakibatka para pemilik mobil tidak bisa mengoperasikan armadanya. Hal itu berdampak pada sopir kehilangan pekerjaan. Mereka tak ingin mengambil resiko jika kendaraan dioperasikan tanpa izin trayek, sebab akan ditilang petugas.

PT Kraton Trans Kefa, Sefarinus usai pertemuan mengatakan pihaknya rutin membayar retribusi, karena itu diminta segara menerbitkan ijin trayeknya. “Bilangnya masih hitung ulang retribusi saya yang tunggak 25 juta. Saya tidak mau terima karena saya punya bukti retribusi lengkap, karcis semua saya ada selama setahun,” sebut dia.

“Tahun lalu saya bayar 19 juta waktu itu saya tidak ada bukti karcis. Saya tidak mau terulang lagi maka semua karcis retribusi saya kumpulkan,” tambah Sefarinus.

PT Paris Indah Jaya, Viktor Haryanto Lay mengatakan bahwa ijin trayek busnya akan dicabut dengan alasan tidak pernah parkir di terminal penumpang lolowa. “Ijin sudah urus dan sudah dapat namun mau ditarik kembali,” kata dia.

Dijelaskan, yang paling sering terjadi itu, terminal model begini penumpang tidak ada, suruh kami harus tunggu disitu. Namun dirinya menerima keputusan terkait penumpang dalam pertemuan tersebut. “Tadi sudah ada kebijakan untuk sementara kami bisa jemput dulu atau tunggu di Toko, mudah-mudahan berjalan begitu sudah baik kedepannya,” harap Lay.

Kepala UPT Dishub Provinsi NTT Michael Bani menjelaskan bahwa perpanjangan ijin berdasarkan hasil evaluasi Dishub selama setahun terhadap angkutan umum. Perpanjangan kartu pengawasan diberikan setelah evaluasi selama 365 hari sebelum kartu yang lama berakhir.

“Perpanjangan terlambat yang dikeluhkan ini karena belum ada rekap data yang belum dilengkapi saat permohonan pengajuan pembaharuan atau perpanjangan,” terang Bani.

Dituturkan bahwa, rekap data yang dimaksud adalah bukti dari terminal asal dan satu terminal wajib singgah. “Ini merupakan sampel untuk kita mengukur kinerja mereka sudah diatas rata-rata baik maka boleh kita perpanjang lagi,” ungkap dia.

Jelas Bani, untuk memperpanjang ijin pihaknya akan memberikan legalisir fotocopi kartu pengawasan sedang diperpanjang bahwa memang sedang diperpanjang sambil kita tunggu lampiran keterangan tertib terminal pasti diproses dalam waktu cepat.